Kebut kerja, Jokowi serahkan dana APBD
Selasa, 26 Februari 2013 - 16:03 WIB
Kebut kerja, Jokowi serahkan dana APBD
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sore ini menyerahkan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2013 kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Daerah di Balai Kota DKI. Anggaran pembelanjaan daerah Jakarta tahun ini mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp40 triliun menjadi Rp49, 9 triliun.
Anggaran langsung diserahkan Jokowi kepada SKPD dan UKPD agar langsung bisa dikerjakan disetiap pos suku dinas masing-masing. Jokowi menilai, setelah anggaran belanja daerah sudah disetujui dan diserahkan, maka kewajiban setiap pos belanja daerah harus segera dikerjakan oleh suku dinas.
"Ya, pokoknya sore ini diserahkan, langsung dikerjakan gitu aja. Enggak usah yang ribet-ribetlah. Simpel saja," ujar Jokowi, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Saat ditanya mengenai prioritas apa saja anggaran daerah tersebut akan dibelanjakan, Jokowi mengatakan semua hampir prioritas dan harus dikebut, seperti macet, banjir, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Jokowi menambahkan, anggaran belanja DKI Jakarta memang menurutnya mengalami kenaikan cukup besar. Dari situ, maka kewajiban Pemprov DKI untuk memaksimalkan anggaran tersebut sebaik mungkin.
Dia menilai, APBD Jakarta sudah menunggu terlalu lama hingga dua bulan lebih. Sehingga, kegiatan yang sudah dicanangkan Pemprov DKI mengalami kemunduran.
Anggaran langsung diserahkan Jokowi kepada SKPD dan UKPD agar langsung bisa dikerjakan disetiap pos suku dinas masing-masing. Jokowi menilai, setelah anggaran belanja daerah sudah disetujui dan diserahkan, maka kewajiban setiap pos belanja daerah harus segera dikerjakan oleh suku dinas.
"Ya, pokoknya sore ini diserahkan, langsung dikerjakan gitu aja. Enggak usah yang ribet-ribetlah. Simpel saja," ujar Jokowi, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Saat ditanya mengenai prioritas apa saja anggaran daerah tersebut akan dibelanjakan, Jokowi mengatakan semua hampir prioritas dan harus dikebut, seperti macet, banjir, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Jokowi menambahkan, anggaran belanja DKI Jakarta memang menurutnya mengalami kenaikan cukup besar. Dari situ, maka kewajiban Pemprov DKI untuk memaksimalkan anggaran tersebut sebaik mungkin.
Dia menilai, APBD Jakarta sudah menunggu terlalu lama hingga dua bulan lebih. Sehingga, kegiatan yang sudah dicanangkan Pemprov DKI mengalami kemunduran.
(san)
