Ahok akui sulit kerjasama dengan RS swasta
Selasa, 26 Februari 2013 - 09:42 WIB
Ahok akui sulit kerjasama dengan RS swasta
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ggubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku prihatin dengan rumah sakit (RS) swasta yang sulit diajak membangun sarana kesehatan bagi warga Jakarta. Kondisi itu membuat Pemprov DKI kesulitan untuk mensukseskan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) bagi warga yang kurang mampu.
Dia menjelaskan, untuk suksesi program KJS, baik RSUD, maupun RS swasta harus bisa menyiapkan kurang lebih 75 persen ruang kelas III. Untuk RSUD mungkin tidak ada kendala, karena manajemen dan kordinasi di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Sedangkan bagi RS swasta, mereka memiliki sistem manajamen sendiri. Mereka akan berhubungan langsung dan di bawah kontrol Kementerian Kesehatan. Untuk itu, dibutuhkan waktu hingga 1,5 tahun untuk meminta pihak RS swasta agar meyediakan ruang kelas III.
"Mereka swasta juga tidak mau diupgrade kelas II, beda dengan kami RSUD kan. Butuh waktu 1,5 tahun. Mau tidak mau ini PR yang tertinggal. Makanya mau cari kontraktor yang bisa lampu aladin enggak ketemu," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Dia menambahkan, saat ini RS swasta di Jakarta baru menyediakan sedikitnya 25 persen ruang kelas III. Menurutnya, 25 persen itu jumlah yang sedikit untuk kapasitas ibu kota yang banyak penduduknya.
Sebelumnya, Pemprov DKI sudah sepakat bekerjasama dengan PT Askes untuk mensukseskan program KJS. Pemprov DKI meminta pada PT Askes untuk menyediakan ruang NICU yang lengkap termasuk alat cuci darah yang memadahi. Pemprov DKI menilai PT Askes bisa bekerja lebih cepat apalagi ditambah sistem online.
Dia menjelaskan, untuk suksesi program KJS, baik RSUD, maupun RS swasta harus bisa menyiapkan kurang lebih 75 persen ruang kelas III. Untuk RSUD mungkin tidak ada kendala, karena manajemen dan kordinasi di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Sedangkan bagi RS swasta, mereka memiliki sistem manajamen sendiri. Mereka akan berhubungan langsung dan di bawah kontrol Kementerian Kesehatan. Untuk itu, dibutuhkan waktu hingga 1,5 tahun untuk meminta pihak RS swasta agar meyediakan ruang kelas III.
"Mereka swasta juga tidak mau diupgrade kelas II, beda dengan kami RSUD kan. Butuh waktu 1,5 tahun. Mau tidak mau ini PR yang tertinggal. Makanya mau cari kontraktor yang bisa lampu aladin enggak ketemu," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Dia menambahkan, saat ini RS swasta di Jakarta baru menyediakan sedikitnya 25 persen ruang kelas III. Menurutnya, 25 persen itu jumlah yang sedikit untuk kapasitas ibu kota yang banyak penduduknya.
Sebelumnya, Pemprov DKI sudah sepakat bekerjasama dengan PT Askes untuk mensukseskan program KJS. Pemprov DKI meminta pada PT Askes untuk menyediakan ruang NICU yang lengkap termasuk alat cuci darah yang memadahi. Pemprov DKI menilai PT Askes bisa bekerja lebih cepat apalagi ditambah sistem online.
(san)
