Birokrasi lambat, pembangunan bandara terhambat
Jum'at, 22 Februari 2013 - 08:34 WIB
Birokrasi lambat, pembangunan bandara terhambat
A
A
A
Sindonews.com - Lambatnya birokrasi dinilai menjadi penyebab terkatung-katungnya rencana pembangunan bandara baru. Hasil koordinasi Gubernur DIY Sri Sultan HB X dengan pemerintah pusat, langkah awal pelaksanaan tinggal menunggu penunjukan pekerjaan oleh Kementerian Perhubungan ke Angkasa Pura (AP).
Hanya saja, dari pencermatan yang dilakukannya, keputusan penunjukan tersebut tidak juga keluar dari Kementerian Perhubungan.
"Ya memang angkasa pura harus ditunjuk dulu oleh Kementerian Perhubungan baru dia bisa bicara amdal, lahan dan lain-lain," tandas HB X di Yogya, Jumat (22/2/2013).
Tak kunjung keluarnya penunjukan AP selaku pemrakarsa pembangunan dari pengamatannya bukan karena adanya penilaian bahwa lembaga tersebut tidak mampu melaksanakan. Belum keluarnya persetujuan penunjukan tersebut lebih dikarenakan lambatnya birokrasi.
Kebiasaan untuk memperlambat penyelesaian pekerjaan di birokrasilah yang dituding HB X menjadi penyebab rencana pembangunan belum juga memiliki kejelasan eksekusi hingga kini.
Kelambatan birokrasi tersebut semakin bertambah parah ketika seluruh pihak tidak memiliki kemauan untuk bersikap aktif. Bahkan AP disebutkannya, juga cenderung tidak proaktif, dan memilih hanya menunggu.
Dengan kondisi yang ada, HB X mengaku sudah membentuk tim untuk melakukan pengawalan rencana pembangunan bandara ke pemerintah pusat.
"Sudah minta dinas perhubungan untuk mengurusnya, nek meng ditunggu-tunggu ra rampung-rampung," tandasnya.
Menurut HB X mengklaim, dari informasi yang diterimanya seluruh persyaratan pembangunan seperti detail engginering, termasuk keberadaan investor yang akan membiayai pembangunan bandara baru.
"Ora mundur (GVK dari India) itu hanya isu. Semua sudah siap, ya tinggal penunjukan itu saja," pungkasnya.
Hanya saja, dari pencermatan yang dilakukannya, keputusan penunjukan tersebut tidak juga keluar dari Kementerian Perhubungan.
"Ya memang angkasa pura harus ditunjuk dulu oleh Kementerian Perhubungan baru dia bisa bicara amdal, lahan dan lain-lain," tandas HB X di Yogya, Jumat (22/2/2013).
Tak kunjung keluarnya penunjukan AP selaku pemrakarsa pembangunan dari pengamatannya bukan karena adanya penilaian bahwa lembaga tersebut tidak mampu melaksanakan. Belum keluarnya persetujuan penunjukan tersebut lebih dikarenakan lambatnya birokrasi.
Kebiasaan untuk memperlambat penyelesaian pekerjaan di birokrasilah yang dituding HB X menjadi penyebab rencana pembangunan belum juga memiliki kejelasan eksekusi hingga kini.
Kelambatan birokrasi tersebut semakin bertambah parah ketika seluruh pihak tidak memiliki kemauan untuk bersikap aktif. Bahkan AP disebutkannya, juga cenderung tidak proaktif, dan memilih hanya menunggu.
Dengan kondisi yang ada, HB X mengaku sudah membentuk tim untuk melakukan pengawalan rencana pembangunan bandara ke pemerintah pusat.
"Sudah minta dinas perhubungan untuk mengurusnya, nek meng ditunggu-tunggu ra rampung-rampung," tandasnya.
Menurut HB X mengklaim, dari informasi yang diterimanya seluruh persyaratan pembangunan seperti detail engginering, termasuk keberadaan investor yang akan membiayai pembangunan bandara baru.
"Ora mundur (GVK dari India) itu hanya isu. Semua sudah siap, ya tinggal penunjukan itu saja," pungkasnya.
(ysw)
