Boleh gaji tinggi, asal tidak nyolong
Kamis, 21 Februari 2013 - 21:42 WIB
Boleh gaji tinggi, asal tidak nyolong
A
A
A
Sindonews.com - Kenaikan gaji kepala daerah yang disetujui oleh presiden, diharapkan dapat mendorong kinerja kerja kepala daerah sekaligus menghindarkan aparatur negara dari praktek korupsi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga merasa perlu adanya kenaikan gaji, dengan catatan tidak ada lagi uang masyarakat yang di colong oleh oknum pejabat.
"Mungkin (kenaikan gaji) harus, tapi jangan ada lagi korupsi dilakukan kepala daerah. Caranya pembuktian terbalik. Hartanya bupati dicek, biaya hidupnya, kalau dia melanggar ya ditangkap," ujar Ahok sapaan akrab wakil Bupati DKI Jakarta, di Balikota, kamis, 21/2/2013.
Di Jakarta, kata Ahok, tidak masalah gaji kecil karena ada banyak tunjangan dari PDB (produk domestik bruto) yang tinggi. Ia mencontohkan Bupati, boleh bergaji tinggi karena PDB-nya yang rendah.
"Kalau DKI tidak masalah gaji kecil kita ada tunjungan PDB banyak. Kalau daerah lain tidak pantas lah (gajinya)," katanya
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga merasa perlu adanya kenaikan gaji, dengan catatan tidak ada lagi uang masyarakat yang di colong oleh oknum pejabat.
"Mungkin (kenaikan gaji) harus, tapi jangan ada lagi korupsi dilakukan kepala daerah. Caranya pembuktian terbalik. Hartanya bupati dicek, biaya hidupnya, kalau dia melanggar ya ditangkap," ujar Ahok sapaan akrab wakil Bupati DKI Jakarta, di Balikota, kamis, 21/2/2013.
Di Jakarta, kata Ahok, tidak masalah gaji kecil karena ada banyak tunjangan dari PDB (produk domestik bruto) yang tinggi. Ia mencontohkan Bupati, boleh bergaji tinggi karena PDB-nya yang rendah.
"Kalau DKI tidak masalah gaji kecil kita ada tunjungan PDB banyak. Kalau daerah lain tidak pantas lah (gajinya)," katanya
(ysw)
