Mutasi pejabat, Jokowi perbaiki birokrasi Jakarta
Jum'at, 15 Februari 2013 - 17:32 WIB
Mutasi pejabat, Jokowi perbaiki birokrasi Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Langkah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki T Purnama (Ahok) dalam mewujudkan Jakarta Baru tak main-main. Mulai dengan turun sendiri ke tengah warga, sampai melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan pejabat eselon 2 mereka lakukan.
Dengan menggunakan gaya kepemimpinan dan pendekatan baru ini, Jokowi dan Ahok berharap, persoalan yang melanda ibu kota satu persatu dapat diselesaikan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki kinerja birokrasi.
"Saya itu tukang buka pintu saja. Buka pintu, kepala suku dinas masuk. Buka pintu, Pak Wali Kota masuk. Enggak mau saya lama-lama buka pintu," ujarnya Jokowi kepada wartawan di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/2/2013).
Ditambahkan dia, selama ini birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI banyak yang mampet. Banyak keluhan warga yang tidak langsung direspon oleh pejabat terkait. Maka dari itu, dilakukanlah mutasi besar-besaran tahap pertama yang menghebohkan ini.
"Proses kinerja di Pemprov DKI terlalu mempersulit pejabat. Jika hambatannya ada di kepala pejabat, maka fungsi itu harus dilihat pejabat itu menjalankan fungsinya atau tidak," terangnya.
Dia melanjutkan, persoalan di Jakarta sudah sangat pelik. Untuk itu dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Dia mencontohkan, ada respon soal jalan rusak, genangan air, warga yang minta tinggal di rusun seharusnya menjadi tugas wali kota dan suku dinas, bukan dirinya lagi.
Dengan menggunakan gaya kepemimpinan dan pendekatan baru ini, Jokowi dan Ahok berharap, persoalan yang melanda ibu kota satu persatu dapat diselesaikan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki kinerja birokrasi.
"Saya itu tukang buka pintu saja. Buka pintu, kepala suku dinas masuk. Buka pintu, Pak Wali Kota masuk. Enggak mau saya lama-lama buka pintu," ujarnya Jokowi kepada wartawan di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/2/2013).
Ditambahkan dia, selama ini birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI banyak yang mampet. Banyak keluhan warga yang tidak langsung direspon oleh pejabat terkait. Maka dari itu, dilakukanlah mutasi besar-besaran tahap pertama yang menghebohkan ini.
"Proses kinerja di Pemprov DKI terlalu mempersulit pejabat. Jika hambatannya ada di kepala pejabat, maka fungsi itu harus dilihat pejabat itu menjalankan fungsinya atau tidak," terangnya.
Dia melanjutkan, persoalan di Jakarta sudah sangat pelik. Untuk itu dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Dia mencontohkan, ada respon soal jalan rusak, genangan air, warga yang minta tinggal di rusun seharusnya menjadi tugas wali kota dan suku dinas, bukan dirinya lagi.
(san)
