Minimalisir kesalahan data Jamkesmas, BPS Libatkan RT/RW
Rabu, 06 Februari 2013 - 19:17 WIB
Minimalisir kesalahan data Jamkesmas, BPS Libatkan RT/RW
A
A
A
Sindonews.com - Untuk menimimalisir kesalahan data dalam pemberian kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember mulai melibatkan masyarakat.
Sebelumnya, penyaluran Jamkesmas di Jember sempat disoal anggota dewan karena banyak yang tidak tepat sasaran.
Kepala Badan Pusat Statistik Jember Mohammad Wahyudi mengatakan, pihaknya bekerja keras meminimalisasi kesalahan dalam pendataan warga miskin yang berhak menerima kartu Jamkesmas tersebut.
BPS mendata 40 persen kelas menengah ke bawah. Data itu meliputi 14 kriteria. Kemudian data itu diserahkan BPS kepada Tim Nasional Program Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (PNP2K).
"PNP2K yang kemudian mengeskplorasi data tersebut. Pendataan selalu ada error atau kesalahan, kalau keliru kita hapus, ini kan hampir sama dengan sensus. Empat puluh persen populasi itu kita data semuanya," kata Wahyudi, Rabu (6/2/2013).
BPS juga mengaku melakukan pelatihan dan pengawasan terhadap pendataan.
"BPS melibatkan RT RW sebagai narasumber awal," katanya.
Pemkab Jember melalui Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto berjanji akan melakukan perbaikan atas kartu Jamkesmas yang salah data dan sasaran itu.
"Kami sudah minta agar kartu itu diblokir dan si dokter penerima Jamkesmas tidak perlu memanfaatkanya. Sebab ini menyangkut masalah etika. Kalau dia merasa cukup, ngapain harus pakai kartu itu?," kata Sugiarto.
Sebelumnya, penyaluran Jamkesmas di Jember sempat disoal anggota dewan karena banyak yang tidak tepat sasaran.
Kepala Badan Pusat Statistik Jember Mohammad Wahyudi mengatakan, pihaknya bekerja keras meminimalisasi kesalahan dalam pendataan warga miskin yang berhak menerima kartu Jamkesmas tersebut.
BPS mendata 40 persen kelas menengah ke bawah. Data itu meliputi 14 kriteria. Kemudian data itu diserahkan BPS kepada Tim Nasional Program Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (PNP2K).
"PNP2K yang kemudian mengeskplorasi data tersebut. Pendataan selalu ada error atau kesalahan, kalau keliru kita hapus, ini kan hampir sama dengan sensus. Empat puluh persen populasi itu kita data semuanya," kata Wahyudi, Rabu (6/2/2013).
BPS juga mengaku melakukan pelatihan dan pengawasan terhadap pendataan.
"BPS melibatkan RT RW sebagai narasumber awal," katanya.
Pemkab Jember melalui Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto berjanji akan melakukan perbaikan atas kartu Jamkesmas yang salah data dan sasaran itu.
"Kami sudah minta agar kartu itu diblokir dan si dokter penerima Jamkesmas tidak perlu memanfaatkanya. Sebab ini menyangkut masalah etika. Kalau dia merasa cukup, ngapain harus pakai kartu itu?," kata Sugiarto.
(ysw)
