Jokowi ragu banjir Jakarta bisa diatasi
Selasa, 05 Februari 2013 - 13:52 WIB
Jokowi ragu banjir Jakarta bisa diatasi
A
A
A
Sindonews.com - Masalah banjir sudah menjadi penyakit kronis di Jakarta. Karena itu, harus ada penanganan dari hulu hingga hilir sehingga hasilnya dapat kelihatan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku, sulit membebaskan Jakarta dari banjir bila tak ada kerja sama yang baik dan konkret dari hulu sampai hilir.
"Saya masih ragu bahwa Jakarta ini bisa bebas banjir dalam waktu lima tahun," kata Jokowi, saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2013-2017 RPJMD DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/2/2013).
Pembagian tugas penanganan banjir antara hulu ke hilir, dimaksud agar ada kesamaan prioritas dan langkah termasuk daerah penyangga yang biasa berkontribusi pada banjir Jakarta, seperti wilayah Bogor.
Karena itu, dia meminta DPR agar dalam penanganan banjir ada pembagian tugas yang jelas siapa manangani apa. Sehingga harus ada keterkaitan kerja antara pemda DKI Jakarta dan daerah hulu.
"Sebenarnya bisa, kalau yang hulu dan hilir bekerja. Sekarang dibagi saja, yang hulu kerja apa, yang hilir kerja apa, terus dilaporkan hasilnya setiap tahun. Tapi, kalau hulunya tidak bekerja, ya percuma saja," tukasnya.
Sementara untuk upaya pengendalian banjir akan dilakukan dengan pengembangan waduk, normalisasi sungai dan saluran, pengembangan sistem polder, penguatan tanggul, pembuatan sumur resapan, dan lubang biopori, serta pembangunan deep tunnel.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku, sulit membebaskan Jakarta dari banjir bila tak ada kerja sama yang baik dan konkret dari hulu sampai hilir.
"Saya masih ragu bahwa Jakarta ini bisa bebas banjir dalam waktu lima tahun," kata Jokowi, saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2013-2017 RPJMD DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/2/2013).
Pembagian tugas penanganan banjir antara hulu ke hilir, dimaksud agar ada kesamaan prioritas dan langkah termasuk daerah penyangga yang biasa berkontribusi pada banjir Jakarta, seperti wilayah Bogor.
Karena itu, dia meminta DPR agar dalam penanganan banjir ada pembagian tugas yang jelas siapa manangani apa. Sehingga harus ada keterkaitan kerja antara pemda DKI Jakarta dan daerah hulu.
"Sebenarnya bisa, kalau yang hulu dan hilir bekerja. Sekarang dibagi saja, yang hulu kerja apa, yang hilir kerja apa, terus dilaporkan hasilnya setiap tahun. Tapi, kalau hulunya tidak bekerja, ya percuma saja," tukasnya.
Sementara untuk upaya pengendalian banjir akan dilakukan dengan pengembangan waduk, normalisasi sungai dan saluran, pengembangan sistem polder, penguatan tanggul, pembuatan sumur resapan, dan lubang biopori, serta pembangunan deep tunnel.
(san)
