Pemkab Sidoarjo ambil alih pelayanan tera
Rabu, 30 Januari 2013 - 15:42 WIB
Pemkab Sidoarjo ambil alih pelayanan tera
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menilai kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur (Diskoperindag Jatim) dalam melakukan tera di wilayahnya masih buruk. Makanya, Pemkab berniat mengambil pelayanan tera di Sidoarjo.
Upaya Pemkab Sidoarjo ini dinilai untuk melindungi warganya. Karena selama ini, tidak semua alat timbang atau alat ukur yang ditera petugas Diskoperindag Jatim.
KOndisi ini terungkap saat anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sidoarjo melakukan sidak ke sejumlah pasar.
"Selama ini model tera yang dilakukan Pemprov Jatim sebatas sampling. Tidak semua ditera," ujar Wakil Ketua Pansus I (Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang) DPRD Sidoarjo, Siti Astutik di gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (30/1/2013).
Dalam sidak yang dilakukan Rabu (30/1/2013) pagi ke Pasar Porong, Pegadaian dan SPBU banyak yang tidak ditera. Politis Partai Golkar itu mencontohkan, saat sidak ke Pasar Porong banyak timbangan pedagang yang tidak ditera.
"Saya contohkan, di Pasar Porong itu hanya sebagian kecil yang ditera. Model tera yang dilakukan Pemprov Jatim hanya sampling, jadi tidak semuanya ditera," papar Siti Astutik.
Jika pelayanan tera/tera ulang ditangani Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian dan ESDM Pemkab Sidoarjo, bisa mencakup lebih luas lagi.
Bukan hanya tera untuk pedagang, SPBU dan pelaku usaha saja. Namun, perusahaan besar juga akan ditera yang gunanya untuk melindungi konsumen.
Siti Astutik mensinyalir jika di Sidoarjo masih banyak perusahaan yang belum ditera. Padahal, jumlah perusahaan di Sidoarjo sekitar 16 ribu perusahaan.
"Kita ingin memaksimalkan pelayanan tera/tera ulang. Jadi sudah seharusnya jika tera ditangani Pemkab," tandasnya.
Upaya Pemkab Sidoarjo ini dinilai untuk melindungi warganya. Karena selama ini, tidak semua alat timbang atau alat ukur yang ditera petugas Diskoperindag Jatim.
KOndisi ini terungkap saat anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sidoarjo melakukan sidak ke sejumlah pasar.
"Selama ini model tera yang dilakukan Pemprov Jatim sebatas sampling. Tidak semua ditera," ujar Wakil Ketua Pansus I (Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang) DPRD Sidoarjo, Siti Astutik di gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (30/1/2013).
Dalam sidak yang dilakukan Rabu (30/1/2013) pagi ke Pasar Porong, Pegadaian dan SPBU banyak yang tidak ditera. Politis Partai Golkar itu mencontohkan, saat sidak ke Pasar Porong banyak timbangan pedagang yang tidak ditera.
"Saya contohkan, di Pasar Porong itu hanya sebagian kecil yang ditera. Model tera yang dilakukan Pemprov Jatim hanya sampling, jadi tidak semuanya ditera," papar Siti Astutik.
Jika pelayanan tera/tera ulang ditangani Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian dan ESDM Pemkab Sidoarjo, bisa mencakup lebih luas lagi.
Bukan hanya tera untuk pedagang, SPBU dan pelaku usaha saja. Namun, perusahaan besar juga akan ditera yang gunanya untuk melindungi konsumen.
Siti Astutik mensinyalir jika di Sidoarjo masih banyak perusahaan yang belum ditera. Padahal, jumlah perusahaan di Sidoarjo sekitar 16 ribu perusahaan.
"Kita ingin memaksimalkan pelayanan tera/tera ulang. Jadi sudah seharusnya jika tera ditangani Pemkab," tandasnya.
(ysw)
