DPR minta pemerintah benahi transportasi massal
Sabtu, 26 Januari 2013 - 06:21 WIB
DPR minta pemerintah benahi transportasi massal
A
A
A
Sindonews.com - Puncak musim hujan diperkirakan bulan Februari. Tetapi masalah kerusakan infrastruktur karena banjir sudah terjadi dimana-mana. Tidak hanya di Jakarta bahkan di daerah lain juga terjadi. Akibatnya kerusakan infratruktur tersebut, terutama jalan, berakibat pada kemacetan lalu lintas.
Maka itu, DPR mendesak pemerintah untuk menciptakan transportai massal yang lebih efisien dan nyaman, dan terjangkau baik untuk barang dan manusia, serta yang berjangka panjang.
"Menerapkan Pola Transportasi Massal (PTM) secara komprehensif, tidak parsial, dan untuk kepentingan jangka panjang. Pemerintah harus fokus memikirkan bagaimana mewujudkan transportasi massal yang efisien, aman, nyaman, dan terjangkau baik untuk barang dan manusia," kata anggota DPR Komisi V Marwan Ja'far dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (26/1/2013).
Dia mencontohkan, dalam bentuk mass rapid transit (MRT) dalam bentuk sub way, light rail transit (LRT) dalam bentuk monorail, bus rapid transit (BRT) dalam bentuk bus way serta water ways (angkutan sungai) dalam bentuk kapal motor, yang bisa menghubungkan semua wilayah di satu kawasan seperti Jabodetabek tentunya dengan tidak menafikan harus tersedianya infrastruktur penunjang proyek tersebut terlebih dahulu, bagaimanapun caranya.
"Pemerintah harus membenahi angkutan massal yang sudah tidak layak pakai, baik dengan peremajaan atau melakukan penggantian yang baru sekaligus menertibkan dan mengatur trayek agar tidak tumpang tindih yang justru menimbulkan kemacetan baru. Misalnya mengatur bus sedang untuk jalan kolektor atau penghubung antar wilayah dan mikrolet untuk melayani angkutan lingkungan," papar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dia mengatakan, penerapan electronic road pricing (ERP), yakni pengguna kendaraan pribadi akan dikenai biaya tambahan melintasi jalan tertentu.
UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa dijadikan landasan untuk penerapan ERP ini. Karena, kota besar seperti Singapura sudah menerapkan ini dan berhasil.
"Harus ada kebijakan menyangkut kepemilikan kendaraan pribadi, agar orang tidak bebas memiliki kendaraan pribadi semaunya. Terutama di kota-kota besar di Indonesia yang tingkat kemacetannya sudah akut seperti Jakarta," tandasnya.
Maka itu, DPR mendesak pemerintah untuk menciptakan transportai massal yang lebih efisien dan nyaman, dan terjangkau baik untuk barang dan manusia, serta yang berjangka panjang.
"Menerapkan Pola Transportasi Massal (PTM) secara komprehensif, tidak parsial, dan untuk kepentingan jangka panjang. Pemerintah harus fokus memikirkan bagaimana mewujudkan transportasi massal yang efisien, aman, nyaman, dan terjangkau baik untuk barang dan manusia," kata anggota DPR Komisi V Marwan Ja'far dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (26/1/2013).
Dia mencontohkan, dalam bentuk mass rapid transit (MRT) dalam bentuk sub way, light rail transit (LRT) dalam bentuk monorail, bus rapid transit (BRT) dalam bentuk bus way serta water ways (angkutan sungai) dalam bentuk kapal motor, yang bisa menghubungkan semua wilayah di satu kawasan seperti Jabodetabek tentunya dengan tidak menafikan harus tersedianya infrastruktur penunjang proyek tersebut terlebih dahulu, bagaimanapun caranya.
"Pemerintah harus membenahi angkutan massal yang sudah tidak layak pakai, baik dengan peremajaan atau melakukan penggantian yang baru sekaligus menertibkan dan mengatur trayek agar tidak tumpang tindih yang justru menimbulkan kemacetan baru. Misalnya mengatur bus sedang untuk jalan kolektor atau penghubung antar wilayah dan mikrolet untuk melayani angkutan lingkungan," papar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dia mengatakan, penerapan electronic road pricing (ERP), yakni pengguna kendaraan pribadi akan dikenai biaya tambahan melintasi jalan tertentu.
UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa dijadikan landasan untuk penerapan ERP ini. Karena, kota besar seperti Singapura sudah menerapkan ini dan berhasil.
"Harus ada kebijakan menyangkut kepemilikan kendaraan pribadi, agar orang tidak bebas memiliki kendaraan pribadi semaunya. Terutama di kota-kota besar di Indonesia yang tingkat kemacetannya sudah akut seperti Jakarta," tandasnya.
(mhd)
