Proposal ditolak Kemendagri, 5 balaidesa batal direnovasi
Kamis, 24 Januari 2013 - 13:23 WIB
Proposal ditolak Kemendagri, 5 balaidesa batal direnovasi
A
A
A
Sindonews.com – Lima kepala desa di Kulonprogo harus gigit jari. Rencana renovasi balaidesa mereka tahun ini batal setelah proposal yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal, Pemkab tidak memiliki anggaran untuk renovasi.
Lima desa yang akan direnovasi antara lain Jatimulyo Kecamatan Girimulyo, Banjarasri Kalibawang, Kalidengen dan Jangkaran Temon, serta Kalirejo Kokap. Proposal diajukan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPPKB), pertengahan 2012 lalu.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPDPPKB Kulonprogo Puji Hartono mengatakan, proposal yang mereka ajukan resmi ditolak. Kepastian terkait penolakan itu mereka terima Januari ini. Namun dia mengaku, tidak tahu persis kenapa proposal renovasi balai desa yang diajukan ditolak Kemendagri.
"Kami tidak tahu alasannya kenapa. Padahal kami mengajukan proposal bantuan itu karena anggaran Pemkab tidak memungkinkan untuk itu. Tapi karena ditolak, mau bagaimana lagi. Kami terima sepenuhnya," katanya di Kulonprogo, Jawa Tengah, Kamis (24/1/2013).
Menurutnya, Pemkab tidak patah arang. Setelah penolakan itu, Pemkab mencoba alternatif untuk proposal yang sama ke Pemda DIY melalui anggaran penanganan dan rehabilitasi bencana. Untuk proposal ini, pihaknya memprioritaskan untuk renovasi balaidesa Jangkaran dan Banjarasri.
Kondisi kedua balaidesa itu, kata Puji, cukup memrihatinkan. Balaidesa Banjarasri rusak akibat hantaman gempa 2006 silam, sehingga perangkat desa terpaksa mengungsi ke gedung PKK. Sementara Jangkaran lokasinya terlalu mepet dengan jalan raya akibat pelebaran Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS).
"Kami berharap proposal diterima dan setidaknya mendapat kucuran dana Rp150 juta. Kekurangannya diusahakan dari pemerinta desa. Kami pernah mengajukan proposal sejenis uang merenovasi Balaidesa Temon Wetan," terangnya.
Kepala desa Jangkaran, Temon, R. Karis mengatakan, kondisi balaidesa yang memprihatinkan sangat mengganggu aktivitas. Selain lokasi yang mepet dengan jalan raya, lahan yang sempit membuat pemerintah desa tidak dapat mengumpulkan warga dalam jumlah banyak.
"Kami berharap balaidesa kami segera direnovasi," harapnya.
Lima desa yang akan direnovasi antara lain Jatimulyo Kecamatan Girimulyo, Banjarasri Kalibawang, Kalidengen dan Jangkaran Temon, serta Kalirejo Kokap. Proposal diajukan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPPKB), pertengahan 2012 lalu.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPDPPKB Kulonprogo Puji Hartono mengatakan, proposal yang mereka ajukan resmi ditolak. Kepastian terkait penolakan itu mereka terima Januari ini. Namun dia mengaku, tidak tahu persis kenapa proposal renovasi balai desa yang diajukan ditolak Kemendagri.
"Kami tidak tahu alasannya kenapa. Padahal kami mengajukan proposal bantuan itu karena anggaran Pemkab tidak memungkinkan untuk itu. Tapi karena ditolak, mau bagaimana lagi. Kami terima sepenuhnya," katanya di Kulonprogo, Jawa Tengah, Kamis (24/1/2013).
Menurutnya, Pemkab tidak patah arang. Setelah penolakan itu, Pemkab mencoba alternatif untuk proposal yang sama ke Pemda DIY melalui anggaran penanganan dan rehabilitasi bencana. Untuk proposal ini, pihaknya memprioritaskan untuk renovasi balaidesa Jangkaran dan Banjarasri.
Kondisi kedua balaidesa itu, kata Puji, cukup memrihatinkan. Balaidesa Banjarasri rusak akibat hantaman gempa 2006 silam, sehingga perangkat desa terpaksa mengungsi ke gedung PKK. Sementara Jangkaran lokasinya terlalu mepet dengan jalan raya akibat pelebaran Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS).
"Kami berharap proposal diterima dan setidaknya mendapat kucuran dana Rp150 juta. Kekurangannya diusahakan dari pemerinta desa. Kami pernah mengajukan proposal sejenis uang merenovasi Balaidesa Temon Wetan," terangnya.
Kepala desa Jangkaran, Temon, R. Karis mengatakan, kondisi balaidesa yang memprihatinkan sangat mengganggu aktivitas. Selain lokasi yang mepet dengan jalan raya, lahan yang sempit membuat pemerintah desa tidak dapat mengumpulkan warga dalam jumlah banyak.
"Kami berharap balaidesa kami segera direnovasi," harapnya.
(mhd)
