Kemenhub pesimis ganjil genap mampu urai kemacetan
Jum'at, 04 Januari 2013 - 13:46 WIB
Kemenhub pesimis ganjil genap mampu urai kemacetan
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku pesimis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa merealisasikan regulasi plat kendaraan ganjil-genap untuk mengatasi kemacetan di ibu kota.
"Seharusnya sebelum menerapkan kebijakan tersebut kita melakukan survei dibeberapa negara yang pernah melakukannya. Karena tidak jarang kebijakan tersebut tidak mengatasi kemacetan yang ada," ujar Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat acara Review 2012 & Outlook 2013 Transportasi Indonesia di Jakarta, Kamis (3/1/2012).
Ditambahkan dia, kebijakan pembatasan kendaraan melalui nomor polisi ganjil dan genap, belum tentu efektif mengatasi kemacetan di Jakarta. Dia memberi contoh, salah satu penerapan kebijakan tersebut yang tidak efektif terjadi di Meksiko.
"Dengan kebijakan itu, muncul perubahan perilaku pengguna kendaraan pribadi. Para pengguna kendaraan pribadi memang beralih ke kendaraan umum. Tapi bukannya beralih ke angkutan umum, mereka malah memilih taksi," terangnya.
Dia melanjutkan, hal yang sama terjadi di Beijing, Cina. Saat Olimpiade Beijing 2008 lalu, kebijakan ini pun dilakukan. Memang saat event tersebut, peraturan ini dapat dikatakan berhasil mengurangi kemacetan. Namun usai itu, macet tetap melanda kota sehingga pemerintah kota harus menarik kebijakan tersebut.
"Kami menyarankan jika Pemprov DKI lebih baik mematangkan ERP (Elektronic Road Pricing) dibanding pemberlakuan plat nomor polisi ganjil-genap," tukas Bambang.
Dia menambahkan, sebelum aturan tersebut diselesaikan, Jakarta dapat mencontoh Singapura yang sebelum mengunakan ERP kota tersebut memakai sistem stikerisasi untuk membatasi penggunaan kendaraan. Sambil menunggu ERP terwujud, Pemprov DKI bisa membenahi angkutan kota, Bus Rapid Transit (BRT), dan juga fasilitas parkir, "park and ride".
"Karena untuk pembatasan kendaraan pribadi ke tengah kota tidak bisa berdiri sendiri. Harus mempersiapkan segalanya. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan sia-sia upaya pengatasan kemacetan yang ada," pungkasnya.
"Seharusnya sebelum menerapkan kebijakan tersebut kita melakukan survei dibeberapa negara yang pernah melakukannya. Karena tidak jarang kebijakan tersebut tidak mengatasi kemacetan yang ada," ujar Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat acara Review 2012 & Outlook 2013 Transportasi Indonesia di Jakarta, Kamis (3/1/2012).
Ditambahkan dia, kebijakan pembatasan kendaraan melalui nomor polisi ganjil dan genap, belum tentu efektif mengatasi kemacetan di Jakarta. Dia memberi contoh, salah satu penerapan kebijakan tersebut yang tidak efektif terjadi di Meksiko.
"Dengan kebijakan itu, muncul perubahan perilaku pengguna kendaraan pribadi. Para pengguna kendaraan pribadi memang beralih ke kendaraan umum. Tapi bukannya beralih ke angkutan umum, mereka malah memilih taksi," terangnya.
Dia melanjutkan, hal yang sama terjadi di Beijing, Cina. Saat Olimpiade Beijing 2008 lalu, kebijakan ini pun dilakukan. Memang saat event tersebut, peraturan ini dapat dikatakan berhasil mengurangi kemacetan. Namun usai itu, macet tetap melanda kota sehingga pemerintah kota harus menarik kebijakan tersebut.
"Kami menyarankan jika Pemprov DKI lebih baik mematangkan ERP (Elektronic Road Pricing) dibanding pemberlakuan plat nomor polisi ganjil-genap," tukas Bambang.
Dia menambahkan, sebelum aturan tersebut diselesaikan, Jakarta dapat mencontoh Singapura yang sebelum mengunakan ERP kota tersebut memakai sistem stikerisasi untuk membatasi penggunaan kendaraan. Sambil menunggu ERP terwujud, Pemprov DKI bisa membenahi angkutan kota, Bus Rapid Transit (BRT), dan juga fasilitas parkir, "park and ride".
"Karena untuk pembatasan kendaraan pribadi ke tengah kota tidak bisa berdiri sendiri. Harus mempersiapkan segalanya. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan sia-sia upaya pengatasan kemacetan yang ada," pungkasnya.
(san)
