18 Parpol tak lolos verifikasi faktual di Jabar

Kamis, 03 Januari 2013 - 18:06 WIB
18 Parpol tak lolos...
18 Parpol tak lolos verifikasi faktual di Jabar
A A A
Sindonews.com - Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) menyebutkan, sebanyak 18 partai politik (parpol) di Jawa Barat (Jabar) dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual.

Hal itu diputuskan sesuai hasil rapat pleno KPU Jabar tentang verifikasi faktual parpol dan rekapitulasi di kabupaten/kota di Jabar, di Kantor PKU Jabar, Jalan Garut, Bandung, Kamis (3/1/2013) sore.

Rapat tersebut dipimpin Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, didampingi Komisioner KPU, Panwaslu, dan perwakilan 18 parpol peserta verifikasi.

"18 parpol itu di tingkat provinsi Jabar tak ada yang mencapai 75 persen persyaratan verifikasi," kata Ketua Pokja Verifikasi Parpol sekaligus Komisioner KPU Jabar, Achmad Herry.

Menurutnya, syarat minimal 75 persen itu terdiri dari kombinasi empat kompenen, yakni kepengurusan, sekretariatan DPC/DPD, keterwakilan perempuan, serta keanggotaan parpol. Empat komponen ini minimal harus ada di 75 persen atau 20 kabupaten/kota di Jabar.

"Semuanya enggak ada yang lolos," tandas Achmad.

Meski begitu, ada dua parpol yang nyaris memenuhi syarat 75 persen, yakni Partai Serikat Masyarakat Independen (SRI) dan Partai Nasional Republik (Nasrep). Dua partai ini hanya memenuhi syarat di 18 kabupaten/kota, yang seharusnya 20.

Dia mengungkapan Partai SRI memiliki persyaratan 69,23 persen, sedangkan Partai Nasrep 65 persen.
"Tetapi mereka berbesar hati mau menerima hasil verifikasi KPU," katanya.

Achmad menguraikan, penyebab 18 partai yang tidak lolos verifikasi faktual, terutama dari segi keanggotaan yang kurang. Ada juga alamat kantor partai yang sudah tidak dipakai lagi, kepengurusannya tidak lengkap, dan tidak memenuhi 30 persen kuota perempuan.

Selanjutnya, KPU Jabar akan menyusun laporan hasil verifikasi untuk diserahkan ke KPU Pusat, besok Jumat 4 Januari 2013.

"Dalam laporan itu, akan disebutkan 18 parpol tidak memenuhi syarat 75 persen sehingga mereka dinyatakan gagal lolos verifikasi faktual untuk bisa ikut Pemilu 2014 mendatang," jelasnya.
(rsa)
Berita Terkait
Pemerintah Belum Tuntaskan...
Pemerintah Belum Tuntaskan Hak 2.747 Penyelenggara Pemilu 2014
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Bayar Uang Penghargaan Penyelenggara Pemilu 2014
Kebocoran Data Pemilih...
Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2014, Ini Kata KPU DIY
Capaian Partai Gerindra...
Capaian Partai Gerindra di Pemilu 2009, 2014, dan 2019
Peretas Diduga Bobol...
Peretas Diduga Bobol Data Pemilih Pemilu 2014 Melalui KPU
Data Pemilih Pemilu...
Data Pemilih Pemilu 2014 Diduga Dibobol, Termasuk DPT Bantul
Berita Terkini
Suami Istri Pemilik...
Suami Istri Pemilik Hanania Travel Ditetapkan Jadi Tersangka Penipuan Jemaah Umrah
3 jam yang lalu
Wali Kota Semarang:...
Wali Kota Semarang: Butuh Komitmen Bersama dalam Pemberantasan Korupsi
4 jam yang lalu
Kasus Debt Collector...
Kasus Debt Collector dan Nasabah Digerebek di Purworejo Berakhir Damai
4 jam yang lalu
Tidar Jakarta Barat...
Tidar Jakarta Barat Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Tata Kelola Program MBG
5 jam yang lalu
Ketua HMI Merauke: PSN...
Ketua HMI Merauke: PSN Harus Tingkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Orang Asli Papua
5 jam yang lalu
Polisi Sudah Periksa...
Polisi Sudah Periksa 10 Saksi di Kasus Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan oleh Hotman Paris
5 jam yang lalu
Infografis
10 Pesawat Militer Termahal...
10 Pesawat Militer Termahal di Dunia, Harga 7 Bomber B-2 Hampir Setara Anggaran MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved