DPRD DKI tak setujui sistem ganjil genap
Kamis, 27 Desember 2012 - 20:47 WIB
DPRD DKI tak setujui sistem ganjil genap
A
A
A
Sindonews.com - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan program ganjil genap dalam mengurai kemacetan di Jakarta terganjal. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Inggard Joshua menolak rencana itu.
Inggard menyatakan, rencana pembatasan kendaraan itu sudah dibahas sejak era kepemimpinan Sutiyoso saat menjabat sebagai Gubernur DKI, sampai kepemimpinan Fauzi Bowo.
"Rencana ganjil genap sudah lama dibicarakan bolak balik, sampai terjadi pergantian gubernur dua kali pun itu sudah dibahas, dan dimatangkan. Tetapi tetap saja tidak jadi dilaksanakan," ujar Inggard di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (27/12/2012).
Penolakan itu, lantaran kebijakan ini dinilai sulit untuk diterapkan di Jakarta, karena sistem transportasi yang ada belum terintegrasi dengan baik.
"Apakah sudah cukup jumlah angkutan umum kita untuk menampung 4 juta orang yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum? Tidak kan. Kalau diberlakukan tahun depan, warga mau naik apa?" jelas Inggard.
Selain itu, ditegaskan Inggard, jika kota-kota seperti Athena, Mexico City, Roma, dan Beijing diketahui gagal menerapkan kebijakan ini meskipun mereka sudah memiliki transportasi yang lebih maju.
"Lha negara maju yang sistem transportasinya sudah canggih saja gagal melaksanakannya. Kok kita malah mau melaksanakannya. Janganlah kita gunakan masalah transportasi ini dijadikan kelinci percobaan," tukasnya.
Inggard menyatakan, rencana pembatasan kendaraan itu sudah dibahas sejak era kepemimpinan Sutiyoso saat menjabat sebagai Gubernur DKI, sampai kepemimpinan Fauzi Bowo.
"Rencana ganjil genap sudah lama dibicarakan bolak balik, sampai terjadi pergantian gubernur dua kali pun itu sudah dibahas, dan dimatangkan. Tetapi tetap saja tidak jadi dilaksanakan," ujar Inggard di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (27/12/2012).
Penolakan itu, lantaran kebijakan ini dinilai sulit untuk diterapkan di Jakarta, karena sistem transportasi yang ada belum terintegrasi dengan baik.
"Apakah sudah cukup jumlah angkutan umum kita untuk menampung 4 juta orang yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum? Tidak kan. Kalau diberlakukan tahun depan, warga mau naik apa?" jelas Inggard.
Selain itu, ditegaskan Inggard, jika kota-kota seperti Athena, Mexico City, Roma, dan Beijing diketahui gagal menerapkan kebijakan ini meskipun mereka sudah memiliki transportasi yang lebih maju.
"Lha negara maju yang sistem transportasinya sudah canggih saja gagal melaksanakannya. Kok kita malah mau melaksanakannya. Janganlah kita gunakan masalah transportasi ini dijadikan kelinci percobaan," tukasnya.
(san)
