Kurikulum 2013 dinilai cermin kemunduran pendidikan Indonesia
Jum'at, 21 Desember 2012 - 08:46 WIB
Kurikulum 2013 dinilai cermin kemunduran pendidikan Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Pendidikan DIY menilai, kurikulum 2013 yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2013/2014 mendatang mencerminkan kemunduran penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan, perumusan kurikulum 2013 tanpa didasari evaluasi pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.
"Kurikulum 2013 yang tanpa evaluasi KTSP 2006 ini tentu akan membingungkan para guru dan pemangku pendidikan. Padahal KTSP 2006 sampai saat ini saja baru menuju uji coba. Belum lagi ketidaksiapan para guru untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam seminggu," ujar Ketua Dewan Pendidikan DIY Prof Wuryadi, kepada wartawan di DIY, Jawa Tengah, Jumat (21/12/2012).
Dia mengatakan, kurikulum 2013 pun bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan PP Nomor 19 tahun 2005.
Menurutnya, penekanan pengembangan kurikulum 2013 hanya bersifat orientasi pragmatis. Orientasi keberagaman siswa sesuai dengan wilayah dan satuan pendidikan yang sebenarnya telah diinisiasi dalam KTSP menjadi disamaratakan dalam kurikulum 2013.
"Ini jelas kemunduran pendidikan kita. Padahal keanekaragaman siswa menjadi salah satu realitas pendidikan di Indonesia dengan pelayanan pendidikan yang juga berbeda. Harusnya, apa yang belum ada kurang dalam KTSP diakomodir dalam kurikulum 2013, bukan malah mengubah yang sebenarnya sudah baik," tegasnya.
Dia mengungkapkan, fungsi guru dalam pengembangan kurikulum juga harus diikutsertakan dan diberdayakan. Hal ini dimaksudkan, agar guru tidak hanya menjadi objek tapi juga berperan sebagai pengembang kurikulum.
Selain itu, penataan struktur kurikulum 2013 pun masih tumpang tindih, utamanya perbedaan mata pelajaran yang bersifat integratif dengan mata pelajaran yang bersifat tematik.
"Walaupun secara konseptual, kurikulum 2013 mengandung nilai ideal seperti pengembangan multi kecerdasan, namun realitasnya tidak banyak guru yang memiliki kompetensi sehingga sulit dipraktekkan nantinya," imbuhnya.
Sebagai solusi persoalan kurikulum 2013 tersebut, Wuryadi menuturkan, pelaksanaannya harus didasarkan pada konsep pendidikan Tri Pusat takni keluarga, sekolah dan masyarakat.
"Selain itu, beban dan tugas guru lebih diberdayakan untuk membimbing, melayani dan mendidik siswa," tuturnya.
"Kurikulum 2013 yang tanpa evaluasi KTSP 2006 ini tentu akan membingungkan para guru dan pemangku pendidikan. Padahal KTSP 2006 sampai saat ini saja baru menuju uji coba. Belum lagi ketidaksiapan para guru untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam seminggu," ujar Ketua Dewan Pendidikan DIY Prof Wuryadi, kepada wartawan di DIY, Jawa Tengah, Jumat (21/12/2012).
Dia mengatakan, kurikulum 2013 pun bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan PP Nomor 19 tahun 2005.
Menurutnya, penekanan pengembangan kurikulum 2013 hanya bersifat orientasi pragmatis. Orientasi keberagaman siswa sesuai dengan wilayah dan satuan pendidikan yang sebenarnya telah diinisiasi dalam KTSP menjadi disamaratakan dalam kurikulum 2013.
"Ini jelas kemunduran pendidikan kita. Padahal keanekaragaman siswa menjadi salah satu realitas pendidikan di Indonesia dengan pelayanan pendidikan yang juga berbeda. Harusnya, apa yang belum ada kurang dalam KTSP diakomodir dalam kurikulum 2013, bukan malah mengubah yang sebenarnya sudah baik," tegasnya.
Dia mengungkapkan, fungsi guru dalam pengembangan kurikulum juga harus diikutsertakan dan diberdayakan. Hal ini dimaksudkan, agar guru tidak hanya menjadi objek tapi juga berperan sebagai pengembang kurikulum.
Selain itu, penataan struktur kurikulum 2013 pun masih tumpang tindih, utamanya perbedaan mata pelajaran yang bersifat integratif dengan mata pelajaran yang bersifat tematik.
"Walaupun secara konseptual, kurikulum 2013 mengandung nilai ideal seperti pengembangan multi kecerdasan, namun realitasnya tidak banyak guru yang memiliki kompetensi sehingga sulit dipraktekkan nantinya," imbuhnya.
Sebagai solusi persoalan kurikulum 2013 tersebut, Wuryadi menuturkan, pelaksanaannya harus didasarkan pada konsep pendidikan Tri Pusat takni keluarga, sekolah dan masyarakat.
"Selain itu, beban dan tugas guru lebih diberdayakan untuk membimbing, melayani dan mendidik siswa," tuturnya.
(mhd)
