Desak tunda Pilkada, massa bentrok dengan polisi
Kamis, 06 Desember 2012 - 15:46 WIB
Desak tunda Pilkada, massa bentrok dengan polisi
A
A
A
Sindonews.com - Sekelompok massa yang menuntut penundaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Morowali, Sulawesi Tengah, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Dalam bentrokan ini dua orang anggota polisi terluka akibat lemparan batu.
Bentrok sekelompok massa dengan polisi ini terjadi saat massa pengunjuk rasa memaksa masuk ke ruang sidang pleno perhitungan rekapitulasi suara Pilkada Morowali yang dilaksanakan di Gedung Olahraga oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali.
Massa yang beringas kemudian melempari aparat dengan batu. Aparat yang berjaga membalasnya dengan tembakan gas air mata.
Bentrokan berlangsung sekitar lima belas menit dan massa berhasil dipukul mundur oleh petugas hingga 50 meter.
Akibat bentrokan ini, dua aparat kepolisian mengalami luka akibat lemparan batu.
Demonstrasi yang digelar kelompok massa yang menamakan diri mereka Aliansi Peduli Pilkada Morowali (APMM) menuntut agar KPU Kabupaten Morowali menunda segala proses tahapan Pilkada tahun 2012.
Tuntutan itu disuarakan karena mereka mengklaim menemukan sejumlah pelanggaran seperti pembagian beras raskin pada saat masa kampanye dan saat minggu tenang salah satu kandidat.
Bentrok sekelompok massa dengan polisi ini terjadi saat massa pengunjuk rasa memaksa masuk ke ruang sidang pleno perhitungan rekapitulasi suara Pilkada Morowali yang dilaksanakan di Gedung Olahraga oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali.
Massa yang beringas kemudian melempari aparat dengan batu. Aparat yang berjaga membalasnya dengan tembakan gas air mata.
Bentrokan berlangsung sekitar lima belas menit dan massa berhasil dipukul mundur oleh petugas hingga 50 meter.
Akibat bentrokan ini, dua aparat kepolisian mengalami luka akibat lemparan batu.
Demonstrasi yang digelar kelompok massa yang menamakan diri mereka Aliansi Peduli Pilkada Morowali (APMM) menuntut agar KPU Kabupaten Morowali menunda segala proses tahapan Pilkada tahun 2012.
Tuntutan itu disuarakan karena mereka mengklaim menemukan sejumlah pelanggaran seperti pembagian beras raskin pada saat masa kampanye dan saat minggu tenang salah satu kandidat.
(ysw)
