2013, ada 11 Pilkades di Batu
Senin, 03 Desember 2012 - 00:12 WIB
2013, ada 11 Pilkades di Batu
A
A
A
Sindonews.com - Bagian Pemerintahan, Kota Batu tahun depan memiliki kesibukan tinggi dengan pelaksanaan 11 pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pilkades di 11 tempat itu dimulai April-Desember 2012.
Kabag Pemerintahan, Kota Batu Imam Suryono menjelaskan, untuk wilayah Kecamatan Bumiaji. Ada lima desa pada tahun depan segera menggelar Pilkades. Yaitu Desa Tulungrejo, Sumber Brantas, Punten, Gunungsari dan Giripurno.
Di Kecamatan Batu ada tiga desa yang akan melaksanakan Pilkades. Yaitu Desa Oro-Oro Ombo, Sumberjo dan Desa Sidomulyo. Lalu di Kecamatan Junrejo ada tiga desa juga yang akan menggelar acara serupa. Yakni Desa Junrejo, Torongrejo dan Desa Beji.
“Tahun lalu Pemkot Batu menyiapkan dana Rp10 juta untuk setiap penyelenggaraan Pilkades. Tapi tidak tahu tahun depan. Kalau anggaran di APBD meningkat. Maka bantuan untuk penyelenggaraan Pilkades bisa bertambah,” ungkap Imam Suryono, Minggu (2/12/2012).
Namun biasanya, panitia Pilkades akan membebankan biaya pelaksanaan Pilkades kepada calon kades. Misalkan untuk melancarkan kegiatan Pikades, dibutuhkan biaya Rp20 juta. Dan ada empat calon kades yang mendaftar. Maka setiap calon Kades diwajibkan menyerahkan uang kepada panitia untuk biaya Pilkades sebesar Rp5 jutaan.
Mantan Kasatpol PP Kota Batu ini menjelaskan, pelaksanaan Pilkades di 11 tempat itu tidak mungkin dibuat serentak seperti yang pernah dilakukan oleh Pemkab Malang. Karena masa tugas dari 11 Kades berbeda-beda.
Ada yang akan berakhir April, Juli, Sepetember bahkan untuk jabatan Kades Tulungrejo akan berakhir Desember tahun 2013. Menurut Imam, keuntungan penyelenggaraan Pilkades serempak bisa meredam konflik lokal termasuk meminimalisasi aksi perjudian yang dilakukan para bebotoh.
“Belum tentu pelaksanaan Pilkades serempak untuk 11 desa itu bisa diterima oleh tokoh masyarakat setempat. Terutama bagi para calon kades. Bagi calon kades menunggu waktu pelaksanaan pemilihan yang terlalu lama dan terlalu cepat pelaksanaannya pasti dianggap merugikan. Jadi nanti pelaksanaan Pilkades kita serahkan kepada panitia Pilkades di masing-masing desa,” ungkap Imam Suryono.
Pilkades di Kota Batu selalu menarik perhatian bagi kalangan politikus lokal di tingkat desa. Karena jabatan ini dianggap strategis untuk mendongkrak popularitasnya. Lewat kepopulerannya diyakini bisa dengan mudah untuk meraih jabatan yang lebih tinggi lagi. Misalkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Batu.
Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Sunardi mengusulkan kepada pemerintah, agar setiap calon kades, diberi pembekalan tentang pengelolaan pemerintahan desa. Tujuannya kelak saat menjabat Kades, langsung selaras dengan program pembangunan yang direncanakan Pemkot Batu.
“Terutama tentang pengelolaan anggaran desa. Dan penyusunan rencana kerja desa. Hal itu penting karena selama ini, setiap calon kades yang terpilih masih buta terhadap berbagai peraturan tentang pengelolaan pemerintahan desa,” urai Sunardi.
Kabag Pemerintahan, Kota Batu Imam Suryono menjelaskan, untuk wilayah Kecamatan Bumiaji. Ada lima desa pada tahun depan segera menggelar Pilkades. Yaitu Desa Tulungrejo, Sumber Brantas, Punten, Gunungsari dan Giripurno.
Di Kecamatan Batu ada tiga desa yang akan melaksanakan Pilkades. Yaitu Desa Oro-Oro Ombo, Sumberjo dan Desa Sidomulyo. Lalu di Kecamatan Junrejo ada tiga desa juga yang akan menggelar acara serupa. Yakni Desa Junrejo, Torongrejo dan Desa Beji.
“Tahun lalu Pemkot Batu menyiapkan dana Rp10 juta untuk setiap penyelenggaraan Pilkades. Tapi tidak tahu tahun depan. Kalau anggaran di APBD meningkat. Maka bantuan untuk penyelenggaraan Pilkades bisa bertambah,” ungkap Imam Suryono, Minggu (2/12/2012).
Namun biasanya, panitia Pilkades akan membebankan biaya pelaksanaan Pilkades kepada calon kades. Misalkan untuk melancarkan kegiatan Pikades, dibutuhkan biaya Rp20 juta. Dan ada empat calon kades yang mendaftar. Maka setiap calon Kades diwajibkan menyerahkan uang kepada panitia untuk biaya Pilkades sebesar Rp5 jutaan.
Mantan Kasatpol PP Kota Batu ini menjelaskan, pelaksanaan Pilkades di 11 tempat itu tidak mungkin dibuat serentak seperti yang pernah dilakukan oleh Pemkab Malang. Karena masa tugas dari 11 Kades berbeda-beda.
Ada yang akan berakhir April, Juli, Sepetember bahkan untuk jabatan Kades Tulungrejo akan berakhir Desember tahun 2013. Menurut Imam, keuntungan penyelenggaraan Pilkades serempak bisa meredam konflik lokal termasuk meminimalisasi aksi perjudian yang dilakukan para bebotoh.
“Belum tentu pelaksanaan Pilkades serempak untuk 11 desa itu bisa diterima oleh tokoh masyarakat setempat. Terutama bagi para calon kades. Bagi calon kades menunggu waktu pelaksanaan pemilihan yang terlalu lama dan terlalu cepat pelaksanaannya pasti dianggap merugikan. Jadi nanti pelaksanaan Pilkades kita serahkan kepada panitia Pilkades di masing-masing desa,” ungkap Imam Suryono.
Pilkades di Kota Batu selalu menarik perhatian bagi kalangan politikus lokal di tingkat desa. Karena jabatan ini dianggap strategis untuk mendongkrak popularitasnya. Lewat kepopulerannya diyakini bisa dengan mudah untuk meraih jabatan yang lebih tinggi lagi. Misalkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Batu.
Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Sunardi mengusulkan kepada pemerintah, agar setiap calon kades, diberi pembekalan tentang pengelolaan pemerintahan desa. Tujuannya kelak saat menjabat Kades, langsung selaras dengan program pembangunan yang direncanakan Pemkot Batu.
“Terutama tentang pengelolaan anggaran desa. Dan penyusunan rencana kerja desa. Hal itu penting karena selama ini, setiap calon kades yang terpilih masih buta terhadap berbagai peraturan tentang pengelolaan pemerintahan desa,” urai Sunardi.
(ysw)
