Kebijakan Jokowi butuh dukungan bawahan

Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus membuat terobosan baru, untuk melakukan perubahan bagi Jakarta. Namun, inovasi baru itu tidak akan berjalan, jika tidak mendapatkan dukungan dari bawahannya.

Pakar Kebijakan Publik Yayat Supriyatna menyayangkan, jika pendekatan kultural yang akan menjadi struktural itu, jika tidak didukung oleh ketulusan hati para birokrat dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, sebuah lembaga pemerintah harus ramah dalam melayani masyarakat, tidak membeda-bedakan berdasarkan golongan, dan jauh dari kesan santai, kaku dan cuek. Maka dari itu, lembaga pemerintah harus berubah.

"Birokrat itu (PNS) harus berubah. Ramah melayani masyarakat, tidak kaku dan terkesan cuek juga tidak menyembarangkan orang. Percuma, jika diatur kultural, tapi tidak didukung dengan pelayanan yang ramah," ujar Yayat saat dihubungi di Jakarta, Minggu (2/12/2012).

Budaya Betawi yang ramah, mudah bergaul saat ini terkesan hilang. Selain itu, jumlah penduduk asli yang semakin berkurang hingga saat ini, menjadikan Betawi juga terkesan dimarginalkan dari tempat kelahirannya di Jakarta.

Seperti diketahui banyak warga asli Betawi yang lebih memilih tinggal di kawasan penyokong Ibu Kota seperti Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor.

Oleh karena itu, Yayat menghimbau jangan sampai Betawi, yang sudah termarjinalkan memiliki kesan kekerasan.

"Saya tidak ingin Betawi termajinalkan, Betawi itu bisa menjadi identitas. Jangan timbulkan kekerasan," lanjutnya.

Kendati demikian Yayat berpendapat, menjadi menarik ketika orang nomor satu di Jakarta ini berniat untuk melestarikan kebudayaan yang lahir dari peradaban Melayu, Cina dan Arab ini.

"Menarik, karena untuk saat ini, bukan terkesan memarjinalkan budaya Betawi, tetapi dengan adanya kebijakan ini menjadikan Jakarta memiliki identitas," imbuhnya.