Belum ajukan anggaran, relokasi warga bantaran terhambat
Senin, 26 November 2012 - 16:38 WIB
Belum ajukan anggaran, relokasi warga bantaran terhambat
A
A
A
Belum ajukan anggaran, relokasi warga bantaran terhambat
Sindonews.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, untuk merelokasi warga bantaran kali bakal tertunda. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum mengajukan anggaran relokasi tersebut. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Triwisaksana.
Menurutnya, DPRD belum menerima pengajuan anggaran tahun depan dari Pemprov, untuk penanganan masyarakat di sekitar bantaran kali. Dari pengajuan anggaran tersebut, lanjut Bang Sani sapaan akrabnya, DPRD akan melakukan analisa dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
"Pemprov DKI belum mengajukan anggaran ke DPRD,” Kata Sani di MNC Tower, Jakarta (26/11/2012).
Ia mengatakan, apabila anggaran relokasi warga bantaran kali diajukan, maka DPRD akan melakukan analisa dan pengawasan terkait penggunaan anggaran tersebut.
“DPRD akan melakukan analisa pengajuan anggaran, yang tujuannya untuk mengetahui anggaran tersebut cukup atau tidak. Apabila kurang, maka bisa ditambah lagi,” katanya.
Politisi PKS ini menjelaskan, anggaran relokasi warga bantaran kali, antara lain meliputi pembebasan lahan milik warga, dana pelebaran pelebaran slauran kali. Untuk di bantaran kali Ciliwung, Pemerintah akan membebaskan lahan seluas 100 meter. 50 meter untuk pelebaran saluran kali dan 50 meter untuk ruang terbuka hijau disekitar bantaran.
"Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kali besar seperti Ciliwung sebesar 100 meter. 50 meter di salurannya dan 50 meter disepanjang bantaran kali," tambahnya.
Sani mengaku, proyek ini memakan anggaran yang besar. Namun bukan persoalan anggaran yang menjadi faktor utama, melainkan bagaimana meyakinkan warga dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. Dan mengajak warga untuk dapat meninggalkan tempat tinggalnya, ke tempat yang lebih layak.
"Relokasi warga bantaran ini, pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun yang perlu diperhatikan adalah, sosialisasi kepada warga agar mau pindah ke pemukiman yang lebih layak,” tegasnya.
Persoalan serupa pernah terjadi kepada warga, lanjut Sani, saat pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). Sehingga, Pemprov DKI harus melakukan dengan serius.
"Ini persoalan yang sangat krusial. Mengingat contoh kasus yang ada di Banjir Kanal Timur itu, tidak sederhana untuk memindahkan warga disepanjang kali tersebut," tukasnya.
Sindonews.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, untuk merelokasi warga bantaran kali bakal tertunda. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum mengajukan anggaran relokasi tersebut. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Triwisaksana.
Menurutnya, DPRD belum menerima pengajuan anggaran tahun depan dari Pemprov, untuk penanganan masyarakat di sekitar bantaran kali. Dari pengajuan anggaran tersebut, lanjut Bang Sani sapaan akrabnya, DPRD akan melakukan analisa dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
"Pemprov DKI belum mengajukan anggaran ke DPRD,” Kata Sani di MNC Tower, Jakarta (26/11/2012).
Ia mengatakan, apabila anggaran relokasi warga bantaran kali diajukan, maka DPRD akan melakukan analisa dan pengawasan terkait penggunaan anggaran tersebut.
“DPRD akan melakukan analisa pengajuan anggaran, yang tujuannya untuk mengetahui anggaran tersebut cukup atau tidak. Apabila kurang, maka bisa ditambah lagi,” katanya.
Politisi PKS ini menjelaskan, anggaran relokasi warga bantaran kali, antara lain meliputi pembebasan lahan milik warga, dana pelebaran pelebaran slauran kali. Untuk di bantaran kali Ciliwung, Pemerintah akan membebaskan lahan seluas 100 meter. 50 meter untuk pelebaran saluran kali dan 50 meter untuk ruang terbuka hijau disekitar bantaran.
"Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kali besar seperti Ciliwung sebesar 100 meter. 50 meter di salurannya dan 50 meter disepanjang bantaran kali," tambahnya.
Sani mengaku, proyek ini memakan anggaran yang besar. Namun bukan persoalan anggaran yang menjadi faktor utama, melainkan bagaimana meyakinkan warga dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut. Dan mengajak warga untuk dapat meninggalkan tempat tinggalnya, ke tempat yang lebih layak.
"Relokasi warga bantaran ini, pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun yang perlu diperhatikan adalah, sosialisasi kepada warga agar mau pindah ke pemukiman yang lebih layak,” tegasnya.
Persoalan serupa pernah terjadi kepada warga, lanjut Sani, saat pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). Sehingga, Pemprov DKI harus melakukan dengan serius.
"Ini persoalan yang sangat krusial. Mengingat contoh kasus yang ada di Banjir Kanal Timur itu, tidak sederhana untuk memindahkan warga disepanjang kali tersebut," tukasnya.
(stb)
