Lahan kritis di Saddang capai 632.640 hektare
Senin, 26 November 2012 - 14:43 WIB
Lahan kritis di Saddang capai 632.640 hektare
A
A
A
Sindonews.com - Luas lahan kritis sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang masih cukup luas. Berdasarkan data Balai pengelolaan (BP) DAS Saddang, luas lahan kritis sepanjang aliran sungai Saddang mencapai 632.640,48 hektare pada tahun 2012.
Kepala Balai Pengelolaan (BP) DAS Saddang, Yosephine Matandung menyatakan, luas lahan kritis sepanjang DAS Saddang tersebar di sebelas kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar). Yakni kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru, pare-pare, Pangkep dan Maros. Dua kabupaten lainnya berada di provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yakni kabupaten Polewali dan Mamasa.
Khusus di wilayah Toraja yang merupakan daerah hulu sungai Saddang, lahan kritis DAS Saddang seluas 157.236,54 hektare. Dengan rincian, 102.856,38 hektare di wilayah Tana Toraja dan 54.380,16 hekater di wilayah Toraja Utara. Sementara wilayah DAS Saddang di kabupaten Tana Toraja berstatus sangat kritis seluas 44.638,46 hekater dan 1766 hektare lahan sangat kritis di wilayah Toraja Utara.
“Lahan kritis sepanjang DAS Saddang terdapat di dalam dan di luar kawasan hutan lindung yang tersebar di sebelas kabupaten yang menjadi wilayah kerja BP DAS Saddang,” ungkap Yosephine menjelaskan saat ditemui di ruang kerjanya di Makale, Senin (26/11/2012).
Dia menjelaskan terjadinya lahan kritis di sepanjang DAS Saddang disebabkan beberapa faktor baik faktor manusia maupun alam. Diantaranya, pengolahan lahan yang kurang mengindahkan konservasi tanah, penebangan pohon secara liar serta bencana alam.
“Akibat adanya lahan kritis di sepanjang DAS Saddan, mempengaruhi kualitas air sungai menurun yang mengakibatkan pendangkalan aliran sungai,” katanya.
Yosephine mengatakan BP DAS Saddang terus berupaya mengatasi lahan kritis di sepanjang aliran sungai Saddang. Salah satu upaya mengatasi lahan kritis di aliran sungai Saddang, pihaknya bekerjasama dengan dinas kehutanan melaksanakan program rehabilitasi penanaman hutan dan lahan (RHL), program kebun hutan rakyat (KBR) serta penanaman pohon (penghijauan) di daerah aliran sungai yang berstatus kritis dan sangat kritis.
Pada tahun 2012, BP DAS Saddang menargetkan lahan kritis aliran sungai Saddang yang direhabilitasi sedikitnya 7000 hektare terdiri dari 2000 hektare di dalam kawasan hutan dan 5000 hektare di luar kawasan hutan. Namun begitu, kendala yang dihadapi BP DAS Saddang dalam mengatasi lahan kritis adalah keterbatasan anggaran.
“Kegiatan rehabilitasi lahan kritis DAS Saddang masih tergantung besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya,” jelasnya.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) kabupaten Tana Toraja, Haris paridi menyatakan, perlu upaya khusus untuk mengatasi lahan kritis di wilayah kawasan hutan seperti program penanaman pohon dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu sangat mendesak dilakukan guna mengantisipasi lahan kritis semakin meluas.
“Penanaman pohon sebanyak-banyaknya salah satu upaya untuk mengatasi lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan,” tandasnya.
Kepala Balai Pengelolaan (BP) DAS Saddang, Yosephine Matandung menyatakan, luas lahan kritis sepanjang DAS Saddang tersebar di sebelas kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar). Yakni kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru, pare-pare, Pangkep dan Maros. Dua kabupaten lainnya berada di provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yakni kabupaten Polewali dan Mamasa.
Khusus di wilayah Toraja yang merupakan daerah hulu sungai Saddang, lahan kritis DAS Saddang seluas 157.236,54 hektare. Dengan rincian, 102.856,38 hektare di wilayah Tana Toraja dan 54.380,16 hekater di wilayah Toraja Utara. Sementara wilayah DAS Saddang di kabupaten Tana Toraja berstatus sangat kritis seluas 44.638,46 hekater dan 1766 hektare lahan sangat kritis di wilayah Toraja Utara.
“Lahan kritis sepanjang DAS Saddang terdapat di dalam dan di luar kawasan hutan lindung yang tersebar di sebelas kabupaten yang menjadi wilayah kerja BP DAS Saddang,” ungkap Yosephine menjelaskan saat ditemui di ruang kerjanya di Makale, Senin (26/11/2012).
Dia menjelaskan terjadinya lahan kritis di sepanjang DAS Saddang disebabkan beberapa faktor baik faktor manusia maupun alam. Diantaranya, pengolahan lahan yang kurang mengindahkan konservasi tanah, penebangan pohon secara liar serta bencana alam.
“Akibat adanya lahan kritis di sepanjang DAS Saddan, mempengaruhi kualitas air sungai menurun yang mengakibatkan pendangkalan aliran sungai,” katanya.
Yosephine mengatakan BP DAS Saddang terus berupaya mengatasi lahan kritis di sepanjang aliran sungai Saddang. Salah satu upaya mengatasi lahan kritis di aliran sungai Saddang, pihaknya bekerjasama dengan dinas kehutanan melaksanakan program rehabilitasi penanaman hutan dan lahan (RHL), program kebun hutan rakyat (KBR) serta penanaman pohon (penghijauan) di daerah aliran sungai yang berstatus kritis dan sangat kritis.
Pada tahun 2012, BP DAS Saddang menargetkan lahan kritis aliran sungai Saddang yang direhabilitasi sedikitnya 7000 hektare terdiri dari 2000 hektare di dalam kawasan hutan dan 5000 hektare di luar kawasan hutan. Namun begitu, kendala yang dihadapi BP DAS Saddang dalam mengatasi lahan kritis adalah keterbatasan anggaran.
“Kegiatan rehabilitasi lahan kritis DAS Saddang masih tergantung besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya,” jelasnya.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) kabupaten Tana Toraja, Haris paridi menyatakan, perlu upaya khusus untuk mengatasi lahan kritis di wilayah kawasan hutan seperti program penanaman pohon dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu sangat mendesak dilakukan guna mengantisipasi lahan kritis semakin meluas.
“Penanaman pohon sebanyak-banyaknya salah satu upaya untuk mengatasi lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan,” tandasnya.
(azh)
