Parpol mulai perbaiki syarat administrasi
Rabu, 14 November 2012 - 13:06 WIB
Parpol mulai perbaiki syarat administrasi
A
A
A
Sindonews.com - Menjelang verifikasi tahap II pada 17 November 2012 mendatang, sejumlah Partai Politik (Parpol) mulai memperbaiki syarat administrasi yang mengganjal mereka pada verifikasi faktual tahap pertama.
Parpol yang tidak lolos rata-rata terkendala dengan jumlah keterwakilan perempuan yang tidak sampai 30 persen. Ironinya, rata-rata mereka adalah parpol besar di Sulbar.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat (Sulbar) Hamzah Hapati Hasan, mengungkapkan, jumlah pengurus perempuan sebenarnya sebanyak 31 persen. Namun SK kepengurusan baru belum terbit dari DPP, sehingga saat verifikasi KPU masih mengacu pada SK yang lama.
Kondisi ini sudah disampaikan ke DPP Partai Golkar. Hamzah menegaskan, DPD I Partai Golkar akan segera memperbaikinya.
"Sekarang saya di Jakarta, menunggu SK baru. Jangan sampai gara-gara ini kami dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pada Pemilu 2014 nanti," katanya melalui telepon, Rabu (14/11/2012).
Sementara dua partai besar lainnya, Partai Demokrat dan PDIP, mengaku pengurus perempuannya ada yang tidak hadir saat KPU Sulbar melakukan verifikasi faktual tahap I. Mereka berjanji akan menghadirkan seluruhnya saat verifikasi tahap II.
"Sebenarnya pengurus perempuan kami sudah mencapai 30 persen. Tapi saat verifikasi, ada seorang diantara mereka yang tidak hadir. Sekarang masalah itu sudah selesai, tinggal menunggu verifikasi tahap II," tutur Ketua DPD I Partai Demokrat Sulbar, Suhardi Duka.
Sekretaris PDIP Sulbar Charles Wiesman, mengatakan, keterwakilan pengurus perempuan di parpolnya sebanyak 34 persen. Namun tidak semua hadir saat diverifikasi oleh KPU.
Selain keterwakilan perempuan, KPU Sulbar juga menemukan kurang persyaratan pada dokumen domisili kantor. Charles mengaku, semuanya sudah selesai dan siap diserahkan pada KPU.
Parpol yang tidak lolos rata-rata terkendala dengan jumlah keterwakilan perempuan yang tidak sampai 30 persen. Ironinya, rata-rata mereka adalah parpol besar di Sulbar.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat (Sulbar) Hamzah Hapati Hasan, mengungkapkan, jumlah pengurus perempuan sebenarnya sebanyak 31 persen. Namun SK kepengurusan baru belum terbit dari DPP, sehingga saat verifikasi KPU masih mengacu pada SK yang lama.
Kondisi ini sudah disampaikan ke DPP Partai Golkar. Hamzah menegaskan, DPD I Partai Golkar akan segera memperbaikinya.
"Sekarang saya di Jakarta, menunggu SK baru. Jangan sampai gara-gara ini kami dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pada Pemilu 2014 nanti," katanya melalui telepon, Rabu (14/11/2012).
Sementara dua partai besar lainnya, Partai Demokrat dan PDIP, mengaku pengurus perempuannya ada yang tidak hadir saat KPU Sulbar melakukan verifikasi faktual tahap I. Mereka berjanji akan menghadirkan seluruhnya saat verifikasi tahap II.
"Sebenarnya pengurus perempuan kami sudah mencapai 30 persen. Tapi saat verifikasi, ada seorang diantara mereka yang tidak hadir. Sekarang masalah itu sudah selesai, tinggal menunggu verifikasi tahap II," tutur Ketua DPD I Partai Demokrat Sulbar, Suhardi Duka.
Sekretaris PDIP Sulbar Charles Wiesman, mengatakan, keterwakilan pengurus perempuan di parpolnya sebanyak 34 persen. Namun tidak semua hadir saat diverifikasi oleh KPU.
Selain keterwakilan perempuan, KPU Sulbar juga menemukan kurang persyaratan pada dokumen domisili kantor. Charles mengaku, semuanya sudah selesai dan siap diserahkan pada KPU.
(ysw)
