Buruh Tangerang ajak buruh DKI tolak KHL
Buruh Tangerang ajak buruh DKI tolak KHL
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan buruh se-Tangerang Raya, kembali turun ke jalan. Kali ini, mereka menolak keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang menetapkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) senilai Rp1,9 juta. Aksi dipusatkan di depan Puspemkot Tangerang.
Dalam aksinya, massa buruh di Tangerang, mendesak rekan mereka sesama buruh di Jakarta untuk bersama melakukan penolakan keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang dinilai sangat tidak sesuai dengan kebutuhan hidup buruh.
"Hingga saat ini, penentuan UMK Tangerang Raya masih menunggu DKI, dan informasinya KHL DKI susah ditentukan sebesar Rp1,9 juta. Dengan ini kami mengajak teman-teman di DKI untuk melakukan penolakan dan memperjuangkan agar nilai KHL DKI lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan buruh berkeluarga, bukan buruh lajang," ujar Koordinator buruh dari FSBKU KSN Romli, di Tangerang, Selasa (13/11/2012).
Ditambahkan dia, UMK DKI akan sangat berpengaruh terhadap penetapan UMK di kota, ataupun Kabupaten Tangerang. Untuk itu, dia berharap nilai ini dapat dirubah sesuai dengan standar survei independent yang dilakukan buruh, bukan hanya berpedoman terhadap hitungan KHL Dewan Pengupahan.
"Kalau di Tangerang sendiri, upah yang layak bagi kaum buruh senilai Rp2,8 juta, dan ini sudah cukup standar. Bila di bawah itu, sudah barang tentu terus akan merugikan kaum buruh," tuturnya lagi.
Untuk diketahui, ditahun 2012 ini, UMK di Kota Tangerang dua kali direvisi oleh Gubernur Banten yang awalnya Rp1.381.000 menjadi sebesar Rp.1.529.000.
Pada hari ini, buruh yang mengatas namakan Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) melakukan aksi penolakan upah murah di kantor Puspemkot Tangerang yang sebelumnya diawali dengan melakukan sweping dibeberapa perusahaan yang dilintasi, mulai dari Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, hingga Kota Tangerang.
Dalam aksinya, massa buruh di Tangerang, mendesak rekan mereka sesama buruh di Jakarta untuk bersama melakukan penolakan keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang dinilai sangat tidak sesuai dengan kebutuhan hidup buruh.
"Hingga saat ini, penentuan UMK Tangerang Raya masih menunggu DKI, dan informasinya KHL DKI susah ditentukan sebesar Rp1,9 juta. Dengan ini kami mengajak teman-teman di DKI untuk melakukan penolakan dan memperjuangkan agar nilai KHL DKI lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan buruh berkeluarga, bukan buruh lajang," ujar Koordinator buruh dari FSBKU KSN Romli, di Tangerang, Selasa (13/11/2012).
Ditambahkan dia, UMK DKI akan sangat berpengaruh terhadap penetapan UMK di kota, ataupun Kabupaten Tangerang. Untuk itu, dia berharap nilai ini dapat dirubah sesuai dengan standar survei independent yang dilakukan buruh, bukan hanya berpedoman terhadap hitungan KHL Dewan Pengupahan.
"Kalau di Tangerang sendiri, upah yang layak bagi kaum buruh senilai Rp2,8 juta, dan ini sudah cukup standar. Bila di bawah itu, sudah barang tentu terus akan merugikan kaum buruh," tuturnya lagi.
Untuk diketahui, ditahun 2012 ini, UMK di Kota Tangerang dua kali direvisi oleh Gubernur Banten yang awalnya Rp1.381.000 menjadi sebesar Rp.1.529.000.
Pada hari ini, buruh yang mengatas namakan Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) melakukan aksi penolakan upah murah di kantor Puspemkot Tangerang yang sebelumnya diawali dengan melakukan sweping dibeberapa perusahaan yang dilintasi, mulai dari Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, hingga Kota Tangerang.
(san)
Explore More