Buruh Tangerang demo, tuntut gaji Rp2,8 juta
Selasa, 13 November 2012 - 12:17 WIB
Buruh Tangerang demo, tuntut gaji Rp2,8 juta
A
A
A
Sindonews.com - Isu belum juga ditetapkannya Upah Minimum Kota (UMK) di Provinsi Banten memasuki penghujung tahun, membuat buruh Tangerang Raya resah. Hari ini buruh merangsek ke Balai Kota Tangerang, meminta Pemkot Tangerang menetapkan UMK sebesar Rp2,8 juta.
"Kami minta agar Pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang untuk menetapkan Rp2,8 juta untuk UMK 2013. Nominal ini sudah berdasarkan survei yang dilakukan secara independen oleh Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Alttar)," kata salah seorang demonstran Sugiyono kepada wartawan, di Tangerang, Selasa (13/11/2012).
Dia mengatakan, angka ini tidaklah fantastis dan mengada-ada, karena hasil UMK yang dirumuskan Alttar disesuaikan dengan tuntutan biaya hidup yang tinggi dan harga kebutuhan pokok yang dianggap sudah membumbung tinggi.
"Seorang buruh harus menanggung beban hidup keluarga, istri dan anak-anaknya, sementara yang diatur dalam Permen 13 tahun 2012 dimana perumusan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hanya untuk seorang buruh lajang saja," terangnya.
Kekhawatiran buruh dijelaskan, makin memuncak setelah hingga memasuki pertengahan November, pihak pemerintah belum menetapkan UMK, padahal pada awal tahun depan, UMK ini sudah harus direalisasikan.
"Berdasarkan pengalaman sejarah, Dewan Pengupahan selalu membuat kontroversi dengan menghasilkan rumusan UMK yang tidak layak bagi kaum buruh. Inilah yang akhirnya melatarbelakangi kami turun ke jalan menyuarakan aspirasi kami kepada pemerintah," tegasnya.
"Kami minta agar Pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang untuk menetapkan Rp2,8 juta untuk UMK 2013. Nominal ini sudah berdasarkan survei yang dilakukan secara independen oleh Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Alttar)," kata salah seorang demonstran Sugiyono kepada wartawan, di Tangerang, Selasa (13/11/2012).
Dia mengatakan, angka ini tidaklah fantastis dan mengada-ada, karena hasil UMK yang dirumuskan Alttar disesuaikan dengan tuntutan biaya hidup yang tinggi dan harga kebutuhan pokok yang dianggap sudah membumbung tinggi.
"Seorang buruh harus menanggung beban hidup keluarga, istri dan anak-anaknya, sementara yang diatur dalam Permen 13 tahun 2012 dimana perumusan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hanya untuk seorang buruh lajang saja," terangnya.
Kekhawatiran buruh dijelaskan, makin memuncak setelah hingga memasuki pertengahan November, pihak pemerintah belum menetapkan UMK, padahal pada awal tahun depan, UMK ini sudah harus direalisasikan.
"Berdasarkan pengalaman sejarah, Dewan Pengupahan selalu membuat kontroversi dengan menghasilkan rumusan UMK yang tidak layak bagi kaum buruh. Inilah yang akhirnya melatarbelakangi kami turun ke jalan menyuarakan aspirasi kami kepada pemerintah," tegasnya.
(mhd)
