Ingin tahu kenapa Jakarta macet, ini sebabnya
Senin, 12 November 2012 - 20:47 WIB
Ingin tahu kenapa Jakarta macet, ini sebabnya
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Direktur Lalu lintas Polda Metro Jaya AKBP Wahyono mengatakan, sedikitnya ada empat sebab terjadinya kemacetan di Jakarta. Pertama daya tampung jalan yang sudah tidak cukup.
"kedua sarana transportasi umum yang belum sebanding dengan permintaan perjalanan setiap harinya, ketiga hambatan samping mulai dari pintu masuk pusat perbelanjaan, dan parkir liar. Terakhir adalah, lemahnya tanggung jawab dari pengendara sendiri untuk bisa tertib berlalu lintas," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/11/2012).
Ditambahkan dia, Polda Metro Jaya mencatat, jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta saat ini, ada sekitar 20 juta kendaraan. Sementara setiap harinya, pihak Polda Metro mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor untuk roda empat sampai 1.000-2.000 unit. Sedangkan untuk roda dua, mencapai 6.000 unit perharinya.
Kondisi itu, diperparah dengan tidak singkronnya pertumbuhan jalan dan kendaraan. Panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26% dari luas wilayah DKI. Sedangkan pertumbuhan panjang jalan, hanya 0,01% pertahun. Belum lagi tingginya angka perjalanan, di Jakarta yang mencapai 21 juta perharinya.
"Kalau dilihat dari data ini, tidak sepadan angkutan umum yang ada dengan jumlah perjalanan. Ini juga yang menjadikan penyebab lahirnya kendaraan pribadi tiap harinya," terangnya.
Seperti diketahui, pada pertemuan antara Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan akan segera melakukan pembenahan di 70 titik pusat kemacetan di Jakarta.
Koordinasi dilakukan antara Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta perlu ditingkatkan untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. "Kami harapkan dukungan penuh dari pemprov untuk mengatasinya," tutur Putut.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan menegaskan, perlu dibangun Badan otorita Transportasi Jabodetabek, badan inilah yang nantinya menjadi pengelola pembangunan lintas daerah, khususnya transportasi.
"Kalau mau, di Jakarta juga harus ada kebijakan yang ekstrim seperti parkir dimahalkan, atau kebijakan lainnya. Tapi semua kebijakan itu harus dipikirkan juga angkutan umumnya," tukasnya.
"kedua sarana transportasi umum yang belum sebanding dengan permintaan perjalanan setiap harinya, ketiga hambatan samping mulai dari pintu masuk pusat perbelanjaan, dan parkir liar. Terakhir adalah, lemahnya tanggung jawab dari pengendara sendiri untuk bisa tertib berlalu lintas," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/11/2012).
Ditambahkan dia, Polda Metro Jaya mencatat, jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta saat ini, ada sekitar 20 juta kendaraan. Sementara setiap harinya, pihak Polda Metro mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor untuk roda empat sampai 1.000-2.000 unit. Sedangkan untuk roda dua, mencapai 6.000 unit perharinya.
Kondisi itu, diperparah dengan tidak singkronnya pertumbuhan jalan dan kendaraan. Panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26% dari luas wilayah DKI. Sedangkan pertumbuhan panjang jalan, hanya 0,01% pertahun. Belum lagi tingginya angka perjalanan, di Jakarta yang mencapai 21 juta perharinya.
"Kalau dilihat dari data ini, tidak sepadan angkutan umum yang ada dengan jumlah perjalanan. Ini juga yang menjadikan penyebab lahirnya kendaraan pribadi tiap harinya," terangnya.
Seperti diketahui, pada pertemuan antara Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan akan segera melakukan pembenahan di 70 titik pusat kemacetan di Jakarta.
Koordinasi dilakukan antara Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta perlu ditingkatkan untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. "Kami harapkan dukungan penuh dari pemprov untuk mengatasinya," tutur Putut.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan menegaskan, perlu dibangun Badan otorita Transportasi Jabodetabek, badan inilah yang nantinya menjadi pengelola pembangunan lintas daerah, khususnya transportasi.
"Kalau mau, di Jakarta juga harus ada kebijakan yang ekstrim seperti parkir dimahalkan, atau kebijakan lainnya. Tapi semua kebijakan itu harus dipikirkan juga angkutan umumnya," tukasnya.
(san)
