Uang sertifikasi belum bayar, guru mengamuk
Sabtu, 20 Oktober 2012 - 21:15 WIB
Uang sertifikasi belum bayar, guru mengamuk
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah guru di Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamuk. Para guru tersebut mengamuk lantaran belum dibayarkannya tunjangan sertifikasi guru oleh dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga (PPO) TTU.
Aksi protes guru ini menuntut tunjangan sertifikasi triwulan II dan III tahun ini serta kekurangan triwulan I segera dibayarkan, sejumlah guru yang kesal meminta kadis PPO segera dicopot karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.
"Kalau kondisinya terus seperti ini, maka pemerintah perlu meninjau ulang kinerja Kepala Dinas PPO yang tidak mampu mengontrol dan membenahi kinerja Dinas PPO TTU. Bila perlu Kepala Dinas PPO dicopot dari jabatannya," tandas Guru SD Kenari, Yosep Tefa di Kefamenanu, Sabtu, (20/10/2012).
Bupati Timor tengah Utara, Raymundus Fernandez yang dihubungi menyatakan keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru bukan karena kelalaian pemerintah daerah dan Dinas PPO namun karena kurangnya dana yang ditransfer dari pemerintah pusat.
"Sampai sekarang belum ada penyampaian tertulis dari Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional. Hasil koordinasi secara lisan disampaikan agar kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun kami masih menunggu penyampaian tertulis agar tidak ada yang dikambinghitamkan. Jika telah ada pemberitahuan tertulis, maka pembagian tunjangan akan direalisasikan," tandasnya.
Raymundus menjelaskan, dana yang ditransfer dari pusat ke kas daerah sebesar sekira Rp12 miliar. Transfer dana tersebut untuk membayar tunjangan sertifikasi triwulan II dan III serta kekurangan tahun 2010.
Namun setelah dihitung jumlah guru yang menerima tunjangan sertifikasi, dana yang dibutuhkan sebanyak 16 miliar lebih, artinya terjadi kekurangan Rp3 miliar lebih.
Sesuai data yang diperoleh, jumlah guru penerima tunjangan setifikasi sebanyak 781 orang sedangkan sejumlah guru mengaku sebelumnya tunjangan sertifikasi dibayarkan enam bulan namun hanya mendapatkan nilai uang sebanyak lima bulan saja.
Aksi protes guru ini menuntut tunjangan sertifikasi triwulan II dan III tahun ini serta kekurangan triwulan I segera dibayarkan, sejumlah guru yang kesal meminta kadis PPO segera dicopot karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.
"Kalau kondisinya terus seperti ini, maka pemerintah perlu meninjau ulang kinerja Kepala Dinas PPO yang tidak mampu mengontrol dan membenahi kinerja Dinas PPO TTU. Bila perlu Kepala Dinas PPO dicopot dari jabatannya," tandas Guru SD Kenari, Yosep Tefa di Kefamenanu, Sabtu, (20/10/2012).
Bupati Timor tengah Utara, Raymundus Fernandez yang dihubungi menyatakan keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru bukan karena kelalaian pemerintah daerah dan Dinas PPO namun karena kurangnya dana yang ditransfer dari pemerintah pusat.
"Sampai sekarang belum ada penyampaian tertulis dari Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional. Hasil koordinasi secara lisan disampaikan agar kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun kami masih menunggu penyampaian tertulis agar tidak ada yang dikambinghitamkan. Jika telah ada pemberitahuan tertulis, maka pembagian tunjangan akan direalisasikan," tandasnya.
Raymundus menjelaskan, dana yang ditransfer dari pusat ke kas daerah sebesar sekira Rp12 miliar. Transfer dana tersebut untuk membayar tunjangan sertifikasi triwulan II dan III serta kekurangan tahun 2010.
Namun setelah dihitung jumlah guru yang menerima tunjangan sertifikasi, dana yang dibutuhkan sebanyak 16 miliar lebih, artinya terjadi kekurangan Rp3 miliar lebih.
Sesuai data yang diperoleh, jumlah guru penerima tunjangan setifikasi sebanyak 781 orang sedangkan sejumlah guru mengaku sebelumnya tunjangan sertifikasi dibayarkan enam bulan namun hanya mendapatkan nilai uang sebanyak lima bulan saja.
(azh)
