Penuntasan korupsi di Jakarta masih minim
Minggu, 07 Oktober 2012 - 04:29 WIB
Penuntasan korupsi di Jakarta masih minim
A
A
A
Sindonews.com - Penegakan hukum di level Ibu Kota Jakarta dalam penuntasan korupsi masih jauh dengan yang diharapkan. Pasalnya, penegakan hukum di Ibu Kota Jakarta ini tidak masuk dalam 15 besar.
"Kondisi pemberantasan korupsi jauh dari yang diharapkan. Pada periode pemantauan Januari-Juni 2012, tidak banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satria Langkun kepada Sindonews, di Jakarta, Minggu (7/10/2012) dini hari.
Walau demikian, Tama mengatakan, produktifitas para penegak hukum di tingkat Ibu Kota tidaklah signifikan. Masih jauh dari harapan masyarakat Jakarta untuk pemberantasan korupsi di Jakarta.
"Yang pasti, produktifitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di Jakarta sangat minim. Berapa banyak kasus korupsi yang ditangani oleh polisi dan jaksa? Tidak banyak," tandasnya.
Dia mengatakan, hal itu disebabkan karena semua permasalahan korupsi hanya tertuju pada pemerintah pusat. Tidak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
"Semua perhatian tertuju pada kasus-kasus yang terjadi di pusat. Wilayah pemerintahan di DKI atau legislatif tingkat DPRD," terangnya.
Menyangkut tingkat korupsi di DKI Jakarta yang sangat tinggi. Tama mengatakan, hal itu tidak bisa disimpulkan dengan ranking. "Tidak bisa disimpulkan demikian," ujarnya.
"Kondisi pemberantasan korupsi jauh dari yang diharapkan. Pada periode pemantauan Januari-Juni 2012, tidak banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satria Langkun kepada Sindonews, di Jakarta, Minggu (7/10/2012) dini hari.
Walau demikian, Tama mengatakan, produktifitas para penegak hukum di tingkat Ibu Kota tidaklah signifikan. Masih jauh dari harapan masyarakat Jakarta untuk pemberantasan korupsi di Jakarta.
"Yang pasti, produktifitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di Jakarta sangat minim. Berapa banyak kasus korupsi yang ditangani oleh polisi dan jaksa? Tidak banyak," tandasnya.
Dia mengatakan, hal itu disebabkan karena semua permasalahan korupsi hanya tertuju pada pemerintah pusat. Tidak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
"Semua perhatian tertuju pada kasus-kasus yang terjadi di pusat. Wilayah pemerintahan di DKI atau legislatif tingkat DPRD," terangnya.
Menyangkut tingkat korupsi di DKI Jakarta yang sangat tinggi. Tama mengatakan, hal itu tidak bisa disimpulkan dengan ranking. "Tidak bisa disimpulkan demikian," ujarnya.
(mhd)
