Titik rawan tawuran dijaga ketat
Rabu, 26 September 2012 - 19:16 WIB
Titik rawan tawuran dijaga ketat
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah akan memetakan titik-titik sekolah yang rawan kekerasan sehingga dapat mencegah terjadi tawuran atau aksi kekerasan antar pelajar.
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta beberapa sekolah yang menjadi titik lokasi tawuran akan dikawal.
Pengawasan khususnya dengan kepolisian dimana kementerian sudah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya untuk menjaga titik tawuran. “Jika tidak dijaga pasti tawuran akan terjadi setiap saat,” katanya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR, Rabu (26/9/2012).
Selain itu, kementerian juga akan membuat program anti kekerasan di sekolah dimana DKI Jakarta akan menjadi pilot project kebijakan ini. Dia menjelaskan, aksi tawuran yang berujung kematian memang sangat memprihatinkan.
Namun, dia mengaku pemerintah hanya dapat mengintervensi internal sekolah untuk menangkal kekerasan sementara pemicu diluar sekolah harus dikomunikasikan dengan stakeholder lain sehingga kekerasan antar siswa tidak menjalar lebih luas lagi.
Hamid menjelaskan, jika program anti kekerasan di sekolah ini berhasil maka kebijakan ini akan direplikasikan di daerah lain. Selain itu kementerian akan merevisi kurikulum nasional.
Dia mengatakan, tim khusus saat ini sedang menyusun kurikulum baru tersebut dengan mensinkronkan pemikiran dengan tim Panitia Kerja (Panja) Kurikulum yang dibentuk Komisi X DPR.
“Banyak isu yang berkembang akan menjadi bahan evaluasi kami. Revisi kurikulum ini akan kami bahas dengan DPR untuk menangkap pesan dari masyarakat. Revisi mutu guru juga akan dibahas karena mereka juga memegang peranan penting,” ujarnya.
Manajemen pendidikan, terangnya, juga akan dibahas ulang. Dimana manajemen pendidikan yang terkait dengan otonomi daerah (otda) dan sentralisasi pendidikan menjadi isu penting yang saat ini harus dikaji kembali sehingga jika ada kasus semacam tawuran ini maka pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab.
Katanya, Kementerian tidak akan cuci tangan terkait tawuran yang sudah kerap kali terjadi antara SMAN 6 dan 70. Melainkan akan membentuk yang diisi Pemprov DKI Jakarta dan Komite Sekolah untuk menyelesaikan masalah kekerasan yang memakan korban satu siswa SMA 6 itu.
kebijakan anti kekerasan memang belum Nampak secara eksplisit di kementerian. Namun hanya terbungkus dalam program pendidikan karakter. Dalam jangka pendek pendidikan ekstrakurikuler dan penguatan manajemen sekolah akan ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman di sekolah.
“Masalah kekerasan tidak hanya di pendidikan menengah saja namun sudah sampai sekolah dasar. Bahkan di pendidikan tinggi sudah menjadi langganan namun tetap saja belum dapat terselesaikan,” ujarnya.
Kepala Disdik DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah sistemik untuk menanggulangi masalah kekerasan baik dari bullying hingga anarkisme.
Menanggapi usulan Komisi X untuk memberikan reward and punishment ke sekolah-sekolah. Dia menjawab, sanksi dan penghargaan memang tidak dapat dihindarkan sehingga usulan tersebut akan ditampung dan dikaji. Meskipun aksi tawuran masih muncul namun dalam tataran tertentu Pemprov DKI tetap mempublikasikan sekolah yang berprestasi sebagai inspirasi bagi sekolah lainnya.
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta beberapa sekolah yang menjadi titik lokasi tawuran akan dikawal.
Pengawasan khususnya dengan kepolisian dimana kementerian sudah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya untuk menjaga titik tawuran. “Jika tidak dijaga pasti tawuran akan terjadi setiap saat,” katanya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR, Rabu (26/9/2012).
Selain itu, kementerian juga akan membuat program anti kekerasan di sekolah dimana DKI Jakarta akan menjadi pilot project kebijakan ini. Dia menjelaskan, aksi tawuran yang berujung kematian memang sangat memprihatinkan.
Namun, dia mengaku pemerintah hanya dapat mengintervensi internal sekolah untuk menangkal kekerasan sementara pemicu diluar sekolah harus dikomunikasikan dengan stakeholder lain sehingga kekerasan antar siswa tidak menjalar lebih luas lagi.
Hamid menjelaskan, jika program anti kekerasan di sekolah ini berhasil maka kebijakan ini akan direplikasikan di daerah lain. Selain itu kementerian akan merevisi kurikulum nasional.
Dia mengatakan, tim khusus saat ini sedang menyusun kurikulum baru tersebut dengan mensinkronkan pemikiran dengan tim Panitia Kerja (Panja) Kurikulum yang dibentuk Komisi X DPR.
“Banyak isu yang berkembang akan menjadi bahan evaluasi kami. Revisi kurikulum ini akan kami bahas dengan DPR untuk menangkap pesan dari masyarakat. Revisi mutu guru juga akan dibahas karena mereka juga memegang peranan penting,” ujarnya.
Manajemen pendidikan, terangnya, juga akan dibahas ulang. Dimana manajemen pendidikan yang terkait dengan otonomi daerah (otda) dan sentralisasi pendidikan menjadi isu penting yang saat ini harus dikaji kembali sehingga jika ada kasus semacam tawuran ini maka pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab.
Katanya, Kementerian tidak akan cuci tangan terkait tawuran yang sudah kerap kali terjadi antara SMAN 6 dan 70. Melainkan akan membentuk yang diisi Pemprov DKI Jakarta dan Komite Sekolah untuk menyelesaikan masalah kekerasan yang memakan korban satu siswa SMA 6 itu.
kebijakan anti kekerasan memang belum Nampak secara eksplisit di kementerian. Namun hanya terbungkus dalam program pendidikan karakter. Dalam jangka pendek pendidikan ekstrakurikuler dan penguatan manajemen sekolah akan ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman di sekolah.
“Masalah kekerasan tidak hanya di pendidikan menengah saja namun sudah sampai sekolah dasar. Bahkan di pendidikan tinggi sudah menjadi langganan namun tetap saja belum dapat terselesaikan,” ujarnya.
Kepala Disdik DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah sistemik untuk menanggulangi masalah kekerasan baik dari bullying hingga anarkisme.
Menanggapi usulan Komisi X untuk memberikan reward and punishment ke sekolah-sekolah. Dia menjawab, sanksi dan penghargaan memang tidak dapat dihindarkan sehingga usulan tersebut akan ditampung dan dikaji. Meskipun aksi tawuran masih muncul namun dalam tataran tertentu Pemprov DKI tetap mempublikasikan sekolah yang berprestasi sebagai inspirasi bagi sekolah lainnya.
(mhd)
