Angelina terancam tak memilih di putaran kedua
Rabu, 19 September 2012 - 12:59 WIB
Angelina terancam tak memilih di putaran kedua
A
A
A
Sindonews.com - Terdakwa kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Angelina Sondakh mengaku sangat ingin memberikan hak suaranya dalam putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.
Namun apa daya, status terdakwa yang telah diembannya saat ini, menghilangkan semua haknya. Termasuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012.
"Undangan belum diterima, dari KPR Pondok Bambu tidak ada kartu pemilih. Dengan menyesal, saya tidak dapat menggunakan hak politik saya," ujar Angelina usai mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (19/9/2012).
Lebih lanjut, Angelina mengungkapkan rasa kecewanya. Sebagai tahanan korupsi, Angelina mengaku masih memiliki hak suara dalam Pemilihan Gubernur DKI yang akan dilaksanakan pada Kamis 20 September 2012. Namun buruknya data Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dirinya tidak bisa memilih.
"Mau sekali (memberikan hak suara), tapi administrasinya ternyata agak (buruk)," terangnya.
Selain dia, ribuan tahanan di Rutan Pondok Bambu, juga mengalami hal yang sama. Bahkan hingga satu hari menjelang pemungutan suara, dirinya belum mengantongi kartu pemilih.
Namun apa daya, status terdakwa yang telah diembannya saat ini, menghilangkan semua haknya. Termasuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012.
"Undangan belum diterima, dari KPR Pondok Bambu tidak ada kartu pemilih. Dengan menyesal, saya tidak dapat menggunakan hak politik saya," ujar Angelina usai mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (19/9/2012).
Lebih lanjut, Angelina mengungkapkan rasa kecewanya. Sebagai tahanan korupsi, Angelina mengaku masih memiliki hak suara dalam Pemilihan Gubernur DKI yang akan dilaksanakan pada Kamis 20 September 2012. Namun buruknya data Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dirinya tidak bisa memilih.
"Mau sekali (memberikan hak suara), tapi administrasinya ternyata agak (buruk)," terangnya.
Selain dia, ribuan tahanan di Rutan Pondok Bambu, juga mengalami hal yang sama. Bahkan hingga satu hari menjelang pemungutan suara, dirinya belum mengantongi kartu pemilih.
(san)
