Jokowi kririk pengelolaan anggaran pendidikan DKI
Sabtu, 15 September 2012 - 12:59 WIB
Jokowi kririk pengelolaan anggaran pendidikan DKI
A
A
A
Sindonews.com - Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan sudah saatnya dipinggiran Jakarta ada sekolah unggulan yang berkualitas. Tujuannya, supaya siswa tidak berlomba-lomba bersekolah ke pusat.
"Menurut saya, pada wilayah pinggiran harus ada sekolah yang plus atau unggulan," ujarnya saat menghadiri acara silaturahim Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret Surakarta (IKA UNS) di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Sabtu (15/9/2012).
Kalau dipinggiran Jakarta ada sekolah berkualitas baik SD, SMP dan SMA maka, semua orang tidak akan menuju ke pusat. Tentu saja, lanjut pria biasa disapa Jokowi ini, bisa mengurangi kemacetan.
Pada kesempatan itu, dia juga mengkritik terkait besarnya anggaran pendidikan di DKI yang dianggap kurang maksimal dalam penggunaannya. Menurutnya, anggaran pendidikan di DKI mencapai sekira sembilan triliun rupiah lebih, mestinya bisa meningkatkan angka kualitas pendidikan Jakarta.
Misalnya bisa untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Maka itu, dia berpendapat manajemen pengelola anggaran perlu dirombak dan dibenahi. "Saya pegang yang satu wali kota selama lima tahun saja 3,5 triliun," tukasnya.
"Menurut saya, pada wilayah pinggiran harus ada sekolah yang plus atau unggulan," ujarnya saat menghadiri acara silaturahim Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret Surakarta (IKA UNS) di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Sabtu (15/9/2012).
Kalau dipinggiran Jakarta ada sekolah berkualitas baik SD, SMP dan SMA maka, semua orang tidak akan menuju ke pusat. Tentu saja, lanjut pria biasa disapa Jokowi ini, bisa mengurangi kemacetan.
Pada kesempatan itu, dia juga mengkritik terkait besarnya anggaran pendidikan di DKI yang dianggap kurang maksimal dalam penggunaannya. Menurutnya, anggaran pendidikan di DKI mencapai sekira sembilan triliun rupiah lebih, mestinya bisa meningkatkan angka kualitas pendidikan Jakarta.
Misalnya bisa untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Maka itu, dia berpendapat manajemen pengelola anggaran perlu dirombak dan dibenahi. "Saya pegang yang satu wali kota selama lima tahun saja 3,5 triliun," tukasnya.
(kur)
