Bom Depok kado untuk pemimpin?
Minggu, 09 September 2012 - 19:51 WIB
Bom Depok kado untuk pemimpin?
A
A
A
Sindonews.com - Belakangan ini tim detasemen khusus (Densus) 88 antiteror Mabes Polri sibuk menangkap teroris Solo, Jawa Tengah. Terakhir, aksi teror terjadi lewat ledakan bom di Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara Jalan Nusantara, Beji, Depok tadi malam.
Karo Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, bom tersebut meledak lantaran sang perakit salah memperlakukan bom tersebut. Sehingga bom tersebut meledak tak sesuai waktu yang diinginkan.
Ledakan bom tersebut terjadi satu hari sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berulang tahun tanggal 9 September yang ke-63. Hari ini pun polisi masih sibuk dengan olah TKP lokasi ledakan.
Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menilai serangkaian aksi terorisme itu, harus diteliti apa betul ditujukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah oleh kelompok tertentu yang tak bertanggung jawab. Kata dia, bisa saja banyak pihak yang tak puas karena menganggap banyak kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.
"Apa memang betul seperti itu, atau memang ini tetap wujud protes seperti tujuan teror seperti biasanya yakni terhadap pemerintah Amerika Serikat (AS), terkait keamanan internasional, apakah ini betul–betul pesan untuk pemerintah, kita tidak tahu," ujarnya kepada wartawan, Minggu (9/9/2012).
Devie menambahkan, saat ini banyak konflik justru terjadi pada tataran horizontal di masyarakat. Namun, kata dia, pengaruh dan fungsi kekuatan negara terlihat lemah.
"Negara enggak ada control kuat, mekanisme kekerasan menjadi umum. Dengan model pemerintah sekarang lihat saja sibuk urusan politik, masalah masyarakat tak diperhatikan," tandasnya.
Devie menilai, serangkaian aksi teror saat ini termasuk bom Depok semalam merupakan pesan bagi pemimpin. Bukan hanya presiden, lanjutnya, namun siapapun pemimpin di daerah sedang diuji.
"Bukan hanya kado bagi presiden, tapi bagi pemimpin, baik itu bupati, wali kota, gubernur, sedang diminta tanggung jawabnya, dulu kan ada kontrol tegas di mana kita tahu dulu ada kasus petrus, kalau sekarang enggak mungkin kan seekstrim itu, bahkan negara enggak punya kontrol kuat," katanya.
Karo Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, bom tersebut meledak lantaran sang perakit salah memperlakukan bom tersebut. Sehingga bom tersebut meledak tak sesuai waktu yang diinginkan.
Ledakan bom tersebut terjadi satu hari sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berulang tahun tanggal 9 September yang ke-63. Hari ini pun polisi masih sibuk dengan olah TKP lokasi ledakan.
Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menilai serangkaian aksi terorisme itu, harus diteliti apa betul ditujukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah oleh kelompok tertentu yang tak bertanggung jawab. Kata dia, bisa saja banyak pihak yang tak puas karena menganggap banyak kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.
"Apa memang betul seperti itu, atau memang ini tetap wujud protes seperti tujuan teror seperti biasanya yakni terhadap pemerintah Amerika Serikat (AS), terkait keamanan internasional, apakah ini betul–betul pesan untuk pemerintah, kita tidak tahu," ujarnya kepada wartawan, Minggu (9/9/2012).
Devie menambahkan, saat ini banyak konflik justru terjadi pada tataran horizontal di masyarakat. Namun, kata dia, pengaruh dan fungsi kekuatan negara terlihat lemah.
"Negara enggak ada control kuat, mekanisme kekerasan menjadi umum. Dengan model pemerintah sekarang lihat saja sibuk urusan politik, masalah masyarakat tak diperhatikan," tandasnya.
Devie menilai, serangkaian aksi teror saat ini termasuk bom Depok semalam merupakan pesan bagi pemimpin. Bukan hanya presiden, lanjutnya, namun siapapun pemimpin di daerah sedang diuji.
"Bukan hanya kado bagi presiden, tapi bagi pemimpin, baik itu bupati, wali kota, gubernur, sedang diminta tanggung jawabnya, dulu kan ada kontrol tegas di mana kita tahu dulu ada kasus petrus, kalau sekarang enggak mungkin kan seekstrim itu, bahkan negara enggak punya kontrol kuat," katanya.
(mhd)
