NU tetap konsisten pantau kinerja pemerintah
Sabtu, 08 September 2012 - 23:00 WIB
NU tetap konsisten pantau kinerja pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Nahdhlatul Ulama (NU) tetap konsisten untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Pengurus Besar Nahdotul Ulama (PBNU) menepis jika pada kepengurusan periode ini NU lebih 'mengekor' kepada pemerintah.
Menurut Wakil Ketua PBNU As'ad Said, NU tetap bersikap proporsional dalam menilai kinerja pemerintah. Namun tetap kritis terhadap segala kebijakan yang tidak pro rakyat.
Ia juga menepis bahwa NU pada kepengurusan kali ini terkesan menjadi 'stempel' pemerintah saja. “Penilaian bahwa NU pro pemerintah atau hanya stempel itu hanya kesan saja. Mungkin disimpulkan dari pernyataan-pernyataan beberapa pengurus saja," kata As'ad saat dalam
seminar 'Mengawal Entitas Kebudayaan Indonesia di Tenga Liberalisasi dan Keterbukaan Informasi-Komunikasi” di aula PWNU Jatim, Jalan Masjid Al Akbar, Surabaya, Sabtu (8/9/2012).
Menurutnya, selama ini beberapa pernytaan yang keluar dari pengurus NU adalah dalam kapasitas pribadi seorang pengurus. Pernmytaan itu tidak melalui rapat di jajaran pengurus NU. Bahkan, kadang-kadang pernyataan itu tidak di musyawarakan dan langsung keluar ke publik. Sehingga,
seolah-seolah pernyataan itu adalah keluar dari NU secara kelembagaan.
Menurutnya, hingga saat ini NU masih konsisten sebagai ormas Islam yang memberikan kritik jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Buktinya, dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Cirebon, 14-17 September mendatang, NU
akan mengkritisi berbagai produk undang-undang dan kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Rais Aam PBNU.
"Sikap-sikap NU yang sebenarnya direpresentasikan oleh Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfud sebagai pemimpin tertinggi NU dan Yang menjadi rujukan di PBNU adalah Rais Aam," tukasnya.
Menurut Wakil Ketua PBNU As'ad Said, NU tetap bersikap proporsional dalam menilai kinerja pemerintah. Namun tetap kritis terhadap segala kebijakan yang tidak pro rakyat.
Ia juga menepis bahwa NU pada kepengurusan kali ini terkesan menjadi 'stempel' pemerintah saja. “Penilaian bahwa NU pro pemerintah atau hanya stempel itu hanya kesan saja. Mungkin disimpulkan dari pernyataan-pernyataan beberapa pengurus saja," kata As'ad saat dalam
seminar 'Mengawal Entitas Kebudayaan Indonesia di Tenga Liberalisasi dan Keterbukaan Informasi-Komunikasi” di aula PWNU Jatim, Jalan Masjid Al Akbar, Surabaya, Sabtu (8/9/2012).
Menurutnya, selama ini beberapa pernytaan yang keluar dari pengurus NU adalah dalam kapasitas pribadi seorang pengurus. Pernmytaan itu tidak melalui rapat di jajaran pengurus NU. Bahkan, kadang-kadang pernyataan itu tidak di musyawarakan dan langsung keluar ke publik. Sehingga,
seolah-seolah pernyataan itu adalah keluar dari NU secara kelembagaan.
Menurutnya, hingga saat ini NU masih konsisten sebagai ormas Islam yang memberikan kritik jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Buktinya, dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Cirebon, 14-17 September mendatang, NU
akan mengkritisi berbagai produk undang-undang dan kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Rais Aam PBNU.
"Sikap-sikap NU yang sebenarnya direpresentasikan oleh Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfud sebagai pemimpin tertinggi NU dan Yang menjadi rujukan di PBNU adalah Rais Aam," tukasnya.
(azh)
