DPRD DIY masih berdebat dualisme di Pura Pakualam
Rabu, 05 September 2012 - 16:58 WIB
DPRD DIY masih berdebat dualisme di Pura Pakualam
A
A
A
Sindonews.com - Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY belum temukan formula khusus untuk antisipasi kemungkinan adanya persoalan dua Adipati yang bertahta di Pura Pakualaman.
Perdebatan panjang masih terjadi di internal pansus untuk mengantisipasi kemungkinan pencalonan wakil gubernur oleh kubu KPH Ambarkusumo dan KPH Anglingkusumo.
Wakil Ketua Pansus Tatib DPRD DIY Arif Rahman Hakim mengatakan, proses finalisasi tata tertib (tatib) yang diharuskan selesai hari ini, ternyata masih memperdebatkan persoalan antisipasi munculnya "matahari kembar" di institusi Keraton dan Pura Pakualaman.
"Masih diperdebatkan antara apakah pelantikan tetap harus bersama (Gubernur dan Wakil Gubernur) atau ketika salah satu bermasalah satu yang lain dilantik terlebih dahulu," ungkap Arif menjelaskan kepada wartawan, Rabu (5/9/2012).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, kemungkinan dilakukannya pelantikan tidak secara bersama antara HB yang bertahta menjadi Gubernur dan PA yang bertahta menjadi wakil gubernur terbuka lebar.
Di dalam peraturan yang disahkan DPR RI pada 30 Agustus lalu tersebut, tidak ada aturan yang menyebutkan pelantikan keduanya harus dilakukan secara bersama.
Sementara merujuk pada pasal 26 UU No13/2012 tentang Keistimewaan DIY, menurutnya, justru diatur kemungkinan adanya kekosongan salah satu jabatan kepala daerah tersebut.
"Kan malah diatur kalau HB tidak memenuhi syarat PA jadi Plt. Sementara kalau PA berhalangan HB juga menjalankan fungsi Wakil Gubernur," tandas Arif.
Sementara jika pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang pertama setelah disahkannya UU Keistimewaan DIY harus dilakukan bersama-sama, ada kemungkinan terjadinya kemoloran jadwal.
Harapan untuk memanfaatkan hari terakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada 9 Oktober mendatang akan sulit dipenuhi.
DPRD menurut Arif, tidak bisa mencampuri proses suksesi internal di Pura Pakualaman. Hal tersebut mempertimbangkan proses suksesi Adipati Pura Pakualaman sama dengan yang diberlakukan di Keraton Yogyakarta memiliki aturan sendiri.
Terpisah Sekretaris DPRD DIY Drajat Ruswandono mengatakan, malam ini DPRD DIY sudah harus menetapkan Panitia Khusus yang akan mendapatkan mandat melakukan verifikasi untuk penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY.
"UU-nya mengatakan dua hari setelah diundangkan DPRD DIY harus sudah membentuk pansus penetapan dan itu adalah hari ini," jelasnya.
Perdebatan panjang masih terjadi di internal pansus untuk mengantisipasi kemungkinan pencalonan wakil gubernur oleh kubu KPH Ambarkusumo dan KPH Anglingkusumo.
Wakil Ketua Pansus Tatib DPRD DIY Arif Rahman Hakim mengatakan, proses finalisasi tata tertib (tatib) yang diharuskan selesai hari ini, ternyata masih memperdebatkan persoalan antisipasi munculnya "matahari kembar" di institusi Keraton dan Pura Pakualaman.
"Masih diperdebatkan antara apakah pelantikan tetap harus bersama (Gubernur dan Wakil Gubernur) atau ketika salah satu bermasalah satu yang lain dilantik terlebih dahulu," ungkap Arif menjelaskan kepada wartawan, Rabu (5/9/2012).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, kemungkinan dilakukannya pelantikan tidak secara bersama antara HB yang bertahta menjadi Gubernur dan PA yang bertahta menjadi wakil gubernur terbuka lebar.
Di dalam peraturan yang disahkan DPR RI pada 30 Agustus lalu tersebut, tidak ada aturan yang menyebutkan pelantikan keduanya harus dilakukan secara bersama.
Sementara merujuk pada pasal 26 UU No13/2012 tentang Keistimewaan DIY, menurutnya, justru diatur kemungkinan adanya kekosongan salah satu jabatan kepala daerah tersebut.
"Kan malah diatur kalau HB tidak memenuhi syarat PA jadi Plt. Sementara kalau PA berhalangan HB juga menjalankan fungsi Wakil Gubernur," tandas Arif.
Sementara jika pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang pertama setelah disahkannya UU Keistimewaan DIY harus dilakukan bersama-sama, ada kemungkinan terjadinya kemoloran jadwal.
Harapan untuk memanfaatkan hari terakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada 9 Oktober mendatang akan sulit dipenuhi.
DPRD menurut Arif, tidak bisa mencampuri proses suksesi internal di Pura Pakualaman. Hal tersebut mempertimbangkan proses suksesi Adipati Pura Pakualaman sama dengan yang diberlakukan di Keraton Yogyakarta memiliki aturan sendiri.
Terpisah Sekretaris DPRD DIY Drajat Ruswandono mengatakan, malam ini DPRD DIY sudah harus menetapkan Panitia Khusus yang akan mendapatkan mandat melakukan verifikasi untuk penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY.
"UU-nya mengatakan dua hari setelah diundangkan DPRD DIY harus sudah membentuk pansus penetapan dan itu adalah hari ini," jelasnya.
(azh)
