Dukung Foke-Nara, PKS bantah pesan jabatan
Rabu, 29 Agustus 2012 - 16:26 WIB
Dukung Foke-Nara, PKS bantah pesan jabatan
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menepis anggapan dukungannya kepada pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) karena memesan satu tempat untuk kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfud Siddiq mengatakan, posisi kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif. Sehingga, pihaknya sama sekali tidak memiliki kepentingan dengan posisi kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta.
"Ini aneh kalau kami dituduh mendukung Foke karena katanya kami akan mendapatkan beberapa jabatan kepala dinas. Kepala dinas di pemerintah daerah itu PNS, dan PNS aktif tidak boleh berpolitik. Jadi bagaimana bisa kami mendudukkan politikus kami menjadi kepala dinas," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/8/2012).
Seperti diketahui, Ketua Komisi I DPR itu pernah mengaku sempat menjajaki untuk berkoalisi dengan pasangan Foke-Nara, sebelum secara resmi mengusung pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini.
"Kami sebelumnya juga sudah ada penjajakan untuk berkoalisi, tapi memang tidak jadi. Jadi ini meneruskan yang sebelumnya tertunda," ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga mengkhawatirkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) tidak menyelesaikan masa jabatannya, jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
"Kita tidak mau nanti dukungan kita menjadi sia-sia, karena bisa saja baru satu tahun menjabat gubernur, dia (Jokowi) meninggalkan jabatannya," tandasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfud Siddiq mengatakan, posisi kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif. Sehingga, pihaknya sama sekali tidak memiliki kepentingan dengan posisi kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta.
"Ini aneh kalau kami dituduh mendukung Foke karena katanya kami akan mendapatkan beberapa jabatan kepala dinas. Kepala dinas di pemerintah daerah itu PNS, dan PNS aktif tidak boleh berpolitik. Jadi bagaimana bisa kami mendudukkan politikus kami menjadi kepala dinas," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/8/2012).
Seperti diketahui, Ketua Komisi I DPR itu pernah mengaku sempat menjajaki untuk berkoalisi dengan pasangan Foke-Nara, sebelum secara resmi mengusung pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini.
"Kami sebelumnya juga sudah ada penjajakan untuk berkoalisi, tapi memang tidak jadi. Jadi ini meneruskan yang sebelumnya tertunda," ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga mengkhawatirkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) tidak menyelesaikan masa jabatannya, jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
"Kita tidak mau nanti dukungan kita menjadi sia-sia, karena bisa saja baru satu tahun menjabat gubernur, dia (Jokowi) meninggalkan jabatannya," tandasnya.
(lil)
