Jangan samakan HNW dengan Jokowi
Rabu, 29 Agustus 2012 - 15:23 WIB
Jangan samakan HNW dengan Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tolak posisi Hidayat Nurwahid (HNW) disamakan dengan Joko Widodo (Jokowi) yang mengabaikan jabatannya untuk ikut bertarung dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.
Menurut Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq, posisi HNW hanya sebagai anggota DPR, bukan sebagai kepala daerah. Berbeda dengan Jokowi yang merupakan Wali Kota Solo.
"Kalau Pak Hidayat berbeda posisinya dengan calon lain yang meninggalkan posisinya sebagai pemimpin langsung di daerahnya," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/8/2012).
PKS menilai, Jokowi meninggalkan jabatan sebelumnya demi jabatan yang lebih tinggi menunjukkan tidak adanya komitmen untuk menuntaskan jabatannya yang semula diembannya.
Oleh karena itu, partai pimpinan Lutfhie Hasan Ishaq memutuskan tidak memberikan suara PKS ke pasangan Jokowi-Ahok.
PKS hanya tidak mau jika suaranya menjadi sia-sia jika pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi orang nomor satu di Jakarta. Karena keduanya tidak berkomitmen menuntaskan jabatannya dan menuntaskan permasalahan di Jakarta.
"Kita tidak mau nanti dukungan kita menjadi sia-sia, karena bisa saja nanti baru satu tahun menjabat Gubernur, dia meninggalkan jabatannya," kata dia.
Jadi ditegaskan Ketua Komisi I DPR ini, pemberian dukungan PKS ke pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pada Pilgub DKI putaran kedua bukan karena sejumlah mahar.
"Keputusan kami benar-benar berdasarkan pertimbangan yang komprehensif. Makanya kami lama memutuskan hal itu. Jadi tidak benar ada sejumlah mahar yang diserahkan Foke kepada kami. Itu sangat tidak beralasan," tandas Mahfudz.
Menurut Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq, posisi HNW hanya sebagai anggota DPR, bukan sebagai kepala daerah. Berbeda dengan Jokowi yang merupakan Wali Kota Solo.
"Kalau Pak Hidayat berbeda posisinya dengan calon lain yang meninggalkan posisinya sebagai pemimpin langsung di daerahnya," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/8/2012).
PKS menilai, Jokowi meninggalkan jabatan sebelumnya demi jabatan yang lebih tinggi menunjukkan tidak adanya komitmen untuk menuntaskan jabatannya yang semula diembannya.
Oleh karena itu, partai pimpinan Lutfhie Hasan Ishaq memutuskan tidak memberikan suara PKS ke pasangan Jokowi-Ahok.
PKS hanya tidak mau jika suaranya menjadi sia-sia jika pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi orang nomor satu di Jakarta. Karena keduanya tidak berkomitmen menuntaskan jabatannya dan menuntaskan permasalahan di Jakarta.
"Kita tidak mau nanti dukungan kita menjadi sia-sia, karena bisa saja nanti baru satu tahun menjabat Gubernur, dia meninggalkan jabatannya," kata dia.
Jadi ditegaskan Ketua Komisi I DPR ini, pemberian dukungan PKS ke pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pada Pilgub DKI putaran kedua bukan karena sejumlah mahar.
"Keputusan kami benar-benar berdasarkan pertimbangan yang komprehensif. Makanya kami lama memutuskan hal itu. Jadi tidak benar ada sejumlah mahar yang diserahkan Foke kepada kami. Itu sangat tidak beralasan," tandas Mahfudz.
(mhd)
