Pemkab Ciamis dilarang rekrut CPNS
Senin, 27 Agustus 2012 - 22:22 WIB
Pemkab Ciamis dilarang rekrut CPNS
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis tahun 2012 kembali tidak bisa membuka penjaringan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal itu terjadi karena masih tingginya angka belanja pegawai dibanding belanja langsung untuk daerah Kabupaten Ciamis.
Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Kabupaten Ciamis Cabdra membenarkan masih tingginya belanja pegawai di Kabupaten Ciamis dibanding belanja langsung (publik).
"Berdasarkan hasil perhitungan belanja pegawai untuk pemerintah Kabupaten Ciamis berkisar sekitar 70 persen, sehingga otomatis tidak bisa membuka penjaringan CPNS,” tandas Candra, kepada wartawan, di Ciamis, Jawa Barat, Senin (27/8/2012).
Candra menjelaskan, adanya moratorium CPNS sebetulnya tidak berlaku bagi daerah yang anggaran belanja langsungnya lebih tinggi ketimbang belanja pegawai, seperti Kabupaten Bandung Barat bisa melaksanakan penerimaan CPNS. Karena belanja pegawai masih di bawah 50 persen.
"Untuk Ciamis, karena sudah melewati di atas 50 persen maka sudah dua tahun terakhir tidak bisa membuka penjaringan CPNS," jelas Candra.
Padahal, lanjut Candra, saat ini Ciamis masih kekurangan jumlah pegawai hingga 1.200 pegawai. Salah satu penyebabnya, banyak pegawai di Ciamis yang masuk masa pensiun. Yaitu mencapai 500 orang per tahun.
Sementara jumlah pengangkatan pegawai sangat terbatas. Bahkan sudah dua tahun terakhir tidak melakukan pengangkatan CPNS.
"Kondisi ini sangat dilematis, meski saat ini kekurangan pegawai, namun tidak bisa mengadakan penerimaan CPNS baru karena belanja pegawai tadi," tegasnya.
Candra menambahkan, jika Ciamis ingin mengadakan CPNS untuk mengisi kekosongan otomatis harus memiliki grand design yang jelas untuk menurunkan belanja pegawai dan menaikkan anggaran belanja langsung.
"Di antaranya harus segera dilakukan pemetaan pegawai, perampingan struktor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peningkatan Pendapatan Asil Daerah (PAD)," beber Candra.
Pemetaan pegawai, terang candra, harus terus dilakukan sehingga muncul kebutuhan riil PNS Di Kabupaten Ciamis. Saat ini, tidak dipungkiri ada beberapa pekerjaan PNS justru kelebihan pegawai.
Contohnya seperti tenaga pengajar atau guru Biologi jumlahnya terlalu banyak. Sementara untuk guru Bimbingan Konseling (BK) di Ciamis kondisinya justru kekurangan.
"Solusi lain, khususnya untuk pegawai guru bisa juga dilakukan penggabungan sekolah (marger). Marger bisa menjadi solusi, untuk mengurangi kebutuhan guru. Karena, mayoritas PNS di Ciamis adalah guru dengan jumlah mencapai 13.000 dari total pegawai 17.000 pegawai," tandas Candra.
Menurut Candra, jika Ciamis tidak segera melakukan grand design yang cepat dan tepat untuk mengatasi problematikan kepegawaian, maka beberapa tahun ke depan Ciamis tidak akan bisa membuka lowongan CPNS.
"Sekalipun banyak sarjana yang sesuai dengan kualifikasi yang berharap jadi CPNS, kalau tidak dibenahi Ciamis tetap tidak akan bisa," pungkasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis Tachyadie Satibie menyebutkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk mengatasi problematika kepegawaian saat ini.
Di sisi lain, CPNS tidak bisa ditambah sementara kebutuhan terus meningkat menyusul ada pegawai pensiun dikhawatirkan akan menganggu pelayanan terhadap masyarakat.
"Selain penataan kelebihan dan kekuranag pegawai, harapan di Daerah penerimaan CPNS juga bisa dibuka untuk kondisi daerah seperti Ciamis yang daerah pelayanannya sangat luas membutuhkan tenaga pegawai cukup banyak," pungkas Tachyadie.
Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Kabupaten Ciamis Cabdra membenarkan masih tingginya belanja pegawai di Kabupaten Ciamis dibanding belanja langsung (publik).
"Berdasarkan hasil perhitungan belanja pegawai untuk pemerintah Kabupaten Ciamis berkisar sekitar 70 persen, sehingga otomatis tidak bisa membuka penjaringan CPNS,” tandas Candra, kepada wartawan, di Ciamis, Jawa Barat, Senin (27/8/2012).
Candra menjelaskan, adanya moratorium CPNS sebetulnya tidak berlaku bagi daerah yang anggaran belanja langsungnya lebih tinggi ketimbang belanja pegawai, seperti Kabupaten Bandung Barat bisa melaksanakan penerimaan CPNS. Karena belanja pegawai masih di bawah 50 persen.
"Untuk Ciamis, karena sudah melewati di atas 50 persen maka sudah dua tahun terakhir tidak bisa membuka penjaringan CPNS," jelas Candra.
Padahal, lanjut Candra, saat ini Ciamis masih kekurangan jumlah pegawai hingga 1.200 pegawai. Salah satu penyebabnya, banyak pegawai di Ciamis yang masuk masa pensiun. Yaitu mencapai 500 orang per tahun.
Sementara jumlah pengangkatan pegawai sangat terbatas. Bahkan sudah dua tahun terakhir tidak melakukan pengangkatan CPNS.
"Kondisi ini sangat dilematis, meski saat ini kekurangan pegawai, namun tidak bisa mengadakan penerimaan CPNS baru karena belanja pegawai tadi," tegasnya.
Candra menambahkan, jika Ciamis ingin mengadakan CPNS untuk mengisi kekosongan otomatis harus memiliki grand design yang jelas untuk menurunkan belanja pegawai dan menaikkan anggaran belanja langsung.
"Di antaranya harus segera dilakukan pemetaan pegawai, perampingan struktor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peningkatan Pendapatan Asil Daerah (PAD)," beber Candra.
Pemetaan pegawai, terang candra, harus terus dilakukan sehingga muncul kebutuhan riil PNS Di Kabupaten Ciamis. Saat ini, tidak dipungkiri ada beberapa pekerjaan PNS justru kelebihan pegawai.
Contohnya seperti tenaga pengajar atau guru Biologi jumlahnya terlalu banyak. Sementara untuk guru Bimbingan Konseling (BK) di Ciamis kondisinya justru kekurangan.
"Solusi lain, khususnya untuk pegawai guru bisa juga dilakukan penggabungan sekolah (marger). Marger bisa menjadi solusi, untuk mengurangi kebutuhan guru. Karena, mayoritas PNS di Ciamis adalah guru dengan jumlah mencapai 13.000 dari total pegawai 17.000 pegawai," tandas Candra.
Menurut Candra, jika Ciamis tidak segera melakukan grand design yang cepat dan tepat untuk mengatasi problematikan kepegawaian, maka beberapa tahun ke depan Ciamis tidak akan bisa membuka lowongan CPNS.
"Sekalipun banyak sarjana yang sesuai dengan kualifikasi yang berharap jadi CPNS, kalau tidak dibenahi Ciamis tetap tidak akan bisa," pungkasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis Tachyadie Satibie menyebutkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk mengatasi problematika kepegawaian saat ini.
Di sisi lain, CPNS tidak bisa ditambah sementara kebutuhan terus meningkat menyusul ada pegawai pensiun dikhawatirkan akan menganggu pelayanan terhadap masyarakat.
"Selain penataan kelebihan dan kekuranag pegawai, harapan di Daerah penerimaan CPNS juga bisa dibuka untuk kondisi daerah seperti Ciamis yang daerah pelayanannya sangat luas membutuhkan tenaga pegawai cukup banyak," pungkas Tachyadie.
(mhd)
