DPRD minta Kelurahan Depok razia KTP
Selasa, 21 Agustus 2012 - 16:10 WIB
DPRD minta Kelurahan Depok razia KTP
A
A
A
Sindonews.com - Tingkat pertumbuhan penduduk di Depok, Jawa Barat, semakin pesat kondisi lingkungan dan jalan–jalan utama sudah semakin padat.
Bukan karena tingginya angka kelahiran, namun memang karena banyaknya orang-orang daerah khususnya Ibu Kota Jakarta yang bermigrasi ke Depok.
Oleh sebab itu pasca lebaran, pihak kelurahan diminta melakukan razia (sweeping) KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari pintu ke pintu. Hal itu diminta agar warga pendatang dan warga Depok tertib aturan.
"Kami meminta pihak kelurahan melakukan razia KTP pasca Lebaran. Selain untuk memaksimalkan elektronik KTP juga agar terjadinya tertib administrasi kependudukan," kata anggota Komisi A DPRD Kota Depok Jeane Noveline Tedja, di Depok, Selasa (21/8/2012).
Sweaping itu harus dilakukan, dia menambahkan, pertumbuhan penduduk di Kota Depok begitu pesat. Dari tahun 2010, penduduk Kota Depok 1,3 juta dan kini mencapai 1.8 juta orang.
"Bertambahnya jumlah penduduk di Depok itu umumnya karena migrasi. Depok kota yang strategis, lalu ada sekolah gratis, dan santunan kematian, karena itu banyak diburu orang," imbuhnya.
Belum lagi, katanya, banyaknya perumahan dan iklim property di Depok yang subur. Menyebabkan banyak warga Ibu Kota melirik untuk tinggal di Depok.
"Warga perumahan banyak sekali yang pakai KTP Jakarta, belum punya KTP Depok, ini akan sulit jika mau Pilkada (pemilihan Kepala Daerah), apalagi kita mau Pemilukada Jawa Barat 2013 nanti, ini harus terus diupdate datanya," tegasnya.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menegaskan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok akan melakukan operasi yustisi pasca lebaran. Sebab diyakini banyak warga Depok yang membawa sanak saudaranya atau tetangganya dari kampung halaman untuk mencari pekerjaan di Depok dan sekitarnya.
"Kami tidak melarang dan memang belum ada aturan berapa batas membawa keluarga dari kampung. Tapi kami meminta lebih baik punya keahlian dulu dan dipastikan dulu sudah ada lowongan pekerjaan belum, jangan sampai datang ke Depok hanya menganggur dan menjadi beban," tandasnya.
Bukan karena tingginya angka kelahiran, namun memang karena banyaknya orang-orang daerah khususnya Ibu Kota Jakarta yang bermigrasi ke Depok.
Oleh sebab itu pasca lebaran, pihak kelurahan diminta melakukan razia (sweeping) KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari pintu ke pintu. Hal itu diminta agar warga pendatang dan warga Depok tertib aturan.
"Kami meminta pihak kelurahan melakukan razia KTP pasca Lebaran. Selain untuk memaksimalkan elektronik KTP juga agar terjadinya tertib administrasi kependudukan," kata anggota Komisi A DPRD Kota Depok Jeane Noveline Tedja, di Depok, Selasa (21/8/2012).
Sweaping itu harus dilakukan, dia menambahkan, pertumbuhan penduduk di Kota Depok begitu pesat. Dari tahun 2010, penduduk Kota Depok 1,3 juta dan kini mencapai 1.8 juta orang.
"Bertambahnya jumlah penduduk di Depok itu umumnya karena migrasi. Depok kota yang strategis, lalu ada sekolah gratis, dan santunan kematian, karena itu banyak diburu orang," imbuhnya.
Belum lagi, katanya, banyaknya perumahan dan iklim property di Depok yang subur. Menyebabkan banyak warga Ibu Kota melirik untuk tinggal di Depok.
"Warga perumahan banyak sekali yang pakai KTP Jakarta, belum punya KTP Depok, ini akan sulit jika mau Pilkada (pemilihan Kepala Daerah), apalagi kita mau Pemilukada Jawa Barat 2013 nanti, ini harus terus diupdate datanya," tegasnya.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menegaskan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok akan melakukan operasi yustisi pasca lebaran. Sebab diyakini banyak warga Depok yang membawa sanak saudaranya atau tetangganya dari kampung halaman untuk mencari pekerjaan di Depok dan sekitarnya.
"Kami tidak melarang dan memang belum ada aturan berapa batas membawa keluarga dari kampung. Tapi kami meminta lebih baik punya keahlian dulu dan dipastikan dulu sudah ada lowongan pekerjaan belum, jangan sampai datang ke Depok hanya menganggur dan menjadi beban," tandasnya.
(mhd)
