PNS bandel akan kena sanksi
Selasa, 14 Agustus 2012 - 10:11 WIB
PNS bandel akan kena sanksi
A
A
A
Sindonews.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membandel di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, dengan menambahkan masa cuti Lebaran tahun ini, akan dikenakan sanksi pemotongan uang tunjangan dan penundaan kenaikan pangkat.
"Cuti bersama sudah ditentukan dan diberitahukan kepada seluruh pegawai yaitu dari 18 hingga 23 Agustus (2012 nanti), apabila ada yang nekat menambah masa cuti yang telah ditentukan alias bolos maka siap-siap saja kena sanksi," kata Kepala Inspektorat Kota Tangerang Dadi Budaeri, di Tangerang, Selasa (14/8/2012).
Sanksi tegas itu, kata Dadi, akan bersinergi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang. Di mana BKPP diminta untuk mengeluarkan edaran kewajiban PNS masuk tepat waktu usai cuti bersama.
Dia menjelaskan, pelaksanaan sanksi yang akan dikenakan bagi PNS bandel, telah sesuai dengan peraturan kepegawaian Nomor 53 Tahun 2010.
"Bagi PNS yang melanggar ketentuan maka akan kena sanksi berupa teguran dan tindakan. Bila bentuk pelanggarannya berat maka bisa saja dipangkas tunjangannya, kalau sangat keras pelanggarannya maka bisa dikenakan penundaan kenaikan jabatan," katanya.
"Cuti bersama sudah ditentukan dan diberitahukan kepada seluruh pegawai yaitu dari 18 hingga 23 Agustus (2012 nanti), apabila ada yang nekat menambah masa cuti yang telah ditentukan alias bolos maka siap-siap saja kena sanksi," kata Kepala Inspektorat Kota Tangerang Dadi Budaeri, di Tangerang, Selasa (14/8/2012).
Sanksi tegas itu, kata Dadi, akan bersinergi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang. Di mana BKPP diminta untuk mengeluarkan edaran kewajiban PNS masuk tepat waktu usai cuti bersama.
Dia menjelaskan, pelaksanaan sanksi yang akan dikenakan bagi PNS bandel, telah sesuai dengan peraturan kepegawaian Nomor 53 Tahun 2010.
"Bagi PNS yang melanggar ketentuan maka akan kena sanksi berupa teguran dan tindakan. Bila bentuk pelanggarannya berat maka bisa saja dipangkas tunjangannya, kalau sangat keras pelanggarannya maka bisa dikenakan penundaan kenaikan jabatan," katanya.
(mhd)
