Gejolak di Golkar belum reda

Sindonews.com - Gejolak internal Partai Golkar terkait dukungan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta terus berlanjut. DPD I Partai Golkar DKI Jakarta menentang sikap DPP Partai Golkar yang ingin bersikap netral.

Sekretaris DPD I Partai Golkar DKI Jakarta Zainuddin menuding elite DPP tidak paham terhadap perkembangan dinamika politik di Ibu Kota. Menurut dia, dukungan kepada pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) memiliki nilai politik tersendiri, ketimbang memilih netral.

“DPP itu telat mikir bagaimana dinamika politik di DKI Jakarta ini,” kata Zainuddin di Jakarta, Rabu 8 Agustus 2012.

Mengenai ketidakhadiran Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta Prya Ramadhani saat menyampaikan dukungan kepada Foke-Nara, Zainuddin berdalih koleganya tersebut sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan.

Ketidakhadiran Prya Ramadhani disebut-sebut karena mendukung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok). Dia mengungkapkan, sebelum menyampaikan dukungan politik, pihaknya sudah mendapatkan restu dari Prya Ramadhani. Bahkan, penyampaian dukungan ini berdasarkan petunjuk besan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

“Tidak mungkin Pak Prya memiliki sikap politik yang berbeda dengan kami. Beliau saja dalam kondisi sakit. Tidak mungkin mengikuti pilihan politik orang lain,” kilahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari menegaskan bahwa parpol berlambang pohon beringin itu memilih netral. “Golkar melepaskan pilihan kepada anggotanya dengan alasan pertama, Partai Golkar tidak punya calon lagi. Untuk apa terlalu bersemangat?” kata Hajriyanto Y Tohari.

Keputusan DPP tersebut, kata dia, untuk membuktikan bahwa partainya tidak mau melakukan politik transaksional dengan calon atau parpol yang mengusungnya. “Kedua, menghindari prasangka adanya politik transaksional dengan cagub/parpol tertentu,” jelas dia.

Sementara itu, juru bicara Foke-Nara, Nova Rianti Yusuf memaklumi perbedaan sikap di internal Partai Golkar. Menurut dia, perbedaan tersebut merupakan hal yang lumrah.

“Parpol bukanlah penjara bagi kadernya untuk bersikap. Mereka bebas menentukan sikap politiknya. Partai sebagai ranah demokrasi menghargai kebebasan individunya,” ujar Nova.

Kini tinggal seberapa besar kadar toleransi pimpinan parpol itu terhadap kadernya ketika membuat sikap berbeda, termasuk juga perbedaan di Golkar antara DPP dan DPD DKI.

“Kalau kami dari tim Fauzi Bowo-Nara, mengapresiasi sikap DPD I DKI Golkar, tidak menyikapi perbedaan-perbedaan dalam Golkar. Itu lebih erat kaitannya dengan kadar toleransi internal,” ujar politikus Partai Demokrat ini.