Partai Golkar masih bergolak
Rabu, 08 Agustus 2012 - 08:10 WIB
Partai Golkar masih bergolak
A
A
A
Sindonews.com - Perbedaan pendapat di internal Partai Golkar terkait sikap politik pada putaran kedua masih berlangsung. DPP Golkar menegaskan tidak mendukung salah satu pasangan cagub pada putaran kedua.
Sedangkan DPD I Partai Golkar DKI Jakarta memastikan mendukung pasangan Foke-Nara. “Golkar melepaskan pilihan kepada anggotanya dengan alasan, pertama Partai Golkar tidak punya calon lagi. Untuk apa terlalu bersemangat?” kata Ketua DPP Partai Golkar HajriyantoY Tohari di Jakarta, Selasa 7 Agustus 2012.
Keputusan DPP tersebut, kata dia, untuk membuktikan bahwa partainya tidak mau melakukan politik transaksional dengan calon atau parpol yang mengusungnya. “Kedua, menghindari prasangka adanya politik transaksional dengan cagub atau parpol tertentu,” kata dia.
Sikap ini sangat tepat bagi partai untuk membebaskan kadernya. Apalagi pemilih Pilgub DKI memiliki karakter bebas dan rasional. “Pemikiran bahwa untuk Pilgub DKI yang memiliki pemilih dengan karakter bebas, rasional, dan politically atau ideologically cair sikap partai yang paling pas adalah membebaskan warganya dalam memilih. Itu sikap yang paling realistis dan rasional,” pungkasnya.
Sekretaris DPD I Partai Golkar DKI Jakarta Zainudin bersikukuh dengan keputusannya mendukung pasangan Foke-Nara. Kader beringin yang membangkang akan dikenai sanksi.
“Jika membangkang kader tersebut akan dicopot dari jabatannya. Bukan dipecat dari keanggotaan, tapi dari pengurus saja,” ujar Zainudin.
Dia menegaskan, keputusan DPD I Golkar mendukung Foke-Nara ditentukan dengan keputusan rapat pimpinan daerah (rapimda).
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, perbedaan sikap di internal Partai Golkar karena ada pertentangan kepentingan. DPP yang memilih bersikap netral ditengarai untuk menjaga marwah partai di Ibu Kota. Bila Golkar mengalami kekalahan pada 2012 ini, akan menjadi preseden buruk pada 2014.
“Keputusan DPP itu kepentingannya di Pemilu 2014,” ujar Arbi.
Sementara itu, DPD I Partai Golkar berkepentingan untuk konsolidasi dan tidak ingin kadernya digarap orang lain. Perbedaan sikap politik ini, lanjut Arbi, akibat sikap elite parpol tidak bisa merangkul keinginan dari kadernya di tingkat bawah.
Sedangkan DPD I Partai Golkar DKI Jakarta memastikan mendukung pasangan Foke-Nara. “Golkar melepaskan pilihan kepada anggotanya dengan alasan, pertama Partai Golkar tidak punya calon lagi. Untuk apa terlalu bersemangat?” kata Ketua DPP Partai Golkar HajriyantoY Tohari di Jakarta, Selasa 7 Agustus 2012.
Keputusan DPP tersebut, kata dia, untuk membuktikan bahwa partainya tidak mau melakukan politik transaksional dengan calon atau parpol yang mengusungnya. “Kedua, menghindari prasangka adanya politik transaksional dengan cagub atau parpol tertentu,” kata dia.
Sikap ini sangat tepat bagi partai untuk membebaskan kadernya. Apalagi pemilih Pilgub DKI memiliki karakter bebas dan rasional. “Pemikiran bahwa untuk Pilgub DKI yang memiliki pemilih dengan karakter bebas, rasional, dan politically atau ideologically cair sikap partai yang paling pas adalah membebaskan warganya dalam memilih. Itu sikap yang paling realistis dan rasional,” pungkasnya.
Sekretaris DPD I Partai Golkar DKI Jakarta Zainudin bersikukuh dengan keputusannya mendukung pasangan Foke-Nara. Kader beringin yang membangkang akan dikenai sanksi.
“Jika membangkang kader tersebut akan dicopot dari jabatannya. Bukan dipecat dari keanggotaan, tapi dari pengurus saja,” ujar Zainudin.
Dia menegaskan, keputusan DPD I Golkar mendukung Foke-Nara ditentukan dengan keputusan rapat pimpinan daerah (rapimda).
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, perbedaan sikap di internal Partai Golkar karena ada pertentangan kepentingan. DPP yang memilih bersikap netral ditengarai untuk menjaga marwah partai di Ibu Kota. Bila Golkar mengalami kekalahan pada 2012 ini, akan menjadi preseden buruk pada 2014.
“Keputusan DPP itu kepentingannya di Pemilu 2014,” ujar Arbi.
Sementara itu, DPD I Partai Golkar berkepentingan untuk konsolidasi dan tidak ingin kadernya digarap orang lain. Perbedaan sikap politik ini, lanjut Arbi, akibat sikap elite parpol tidak bisa merangkul keinginan dari kadernya di tingkat bawah.
(lil)
