Djan Faridz terancam sanksi
Rabu, 08 Agustus 2012 - 08:06 WIB
Djan Faridz terancam sanksi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera memberikan sanksi kepada Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz terkait dukungan politik pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua.
DPP PPP sudah resmi mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pada putaran kedua. Pada putaran pertama PPP bersama Partai Golkar dan Partai Damai Sejahtera (PDS) mendukung pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono. Sementara Djan Faridz dikabarkan mendukung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) sejak putaran pertama. Padahal, posisi Djan Faridz di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) III merupakan utusan PPP.
Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menyatakan akan membahas secara khusus di rapat internal terkait sikap Djan Faridz. “Jadi dia boleh memberikan dukungannya kepada siapa saja, itu hak dia sebagai kader partai,” kata Suryadharma Ali di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa 7 Agustus 2012.
Hanya, Menteri Agama ini menegaskan, di dalam partai ada aturan main dan semua kader harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. “Dia boleh saja mendukungnya, namun kita ada aturannya,” kata Suryadharma Ali.
Saat ditanya kemungkinan sanksi yang diberikan PPP terhadap Djan Faridz, menurutnya, akan diputuskan dalam rapat internal partai. “Nanti kita rapatkan dulu,” tegas mantan Ketua Umum PB PMII ini.
Akibat perbedaan dukungan tersebut, PPP dikabarkan merekomendasikan kepada Presiden SBY agar memecat Djan Faridz dari jabatan Menpera. Namun, kabar tersebut secara tegas dibantah Suryadharma Ali. “Itu berita bohong, tidak ada permintaan dari DPP PPP untuk menarik saudara Djan Faridz sebagai Menpera. Selain itu, pergantian kursi menteri juga bukan kewenangan ketua parpol. Reshuffle itu kewenangan presiden,” ungkapnya.
Sebelumnya nama Djan Faridz disebut-sebut berada di balik kemenangan pasangan Jokowi-Ahok pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Indikasinya, rumah milik Djan Faridz di Jalan Borobudur dijadikan posko pemenangan Jokowi-Ahok. Tak hanya itu, Djan bersama Hasjim Djojohadikusumo, Prabowo, Edward Suryajaya juga disebut-sebut menggelontorkan dana besar demi kesuksesan Jokowi-Ahok. Setelah menjadi sasaran kecurigaan, Djan Faridz akhirnya buka suara.
Mantan anggota DPD ini menegaskan tidak pernah membiayai pasangan Jokowi-Ahok. Sebagai menteri, dia memastikan tidak terlibat politik, khususnya dalam Pilgub DKI Jakarta. “Pekerjaan saya sebagai menteri banyak. Tidak sempat ngurusi politik,” kata Djan kemarin.
PAN Ancam Kader Pembelot
Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menegaskan komitmennya untuk memenangkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pada putaran kedua mendatang. Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa meminta seluruh kader partai berlambang matahari terbit itu solid untuk memenangkan Foke-Nara. Jika ada kader membelot terhadap keputusan parpol, akan dikenai sanksi.
“Istikamah dengan keputusan untuk mendukung Foke melanjutkan jabatannya di DKI. Seluruh kader harus mematuhi keputusan partai,” kata Hatta.
Sementara itu, Amien Rais menuturkan, Jakarta memiliki beban begitu berat dengan beragam persoalannya. Semua masalah ini harus bisa diselesaikan oleh gubernur mendatang. Tentu saja untuk menuntaskan pekerjaan berat ini membutuhkan orang teruji, berpengalaman, dan kapasitasnya tidak diragukan.
Dengan melihat kondisi Jakarta lima tahun terakhir memang tidak begitu menggembirakan bagi warganya, diperlukan perubahan. “Untuk melakukan perubahan tidak mesti orang baru. Orang lama juga bisa membuat perubahan,” ujar mantan Ketua MPR itu.
DPP PPP sudah resmi mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pada putaran kedua. Pada putaran pertama PPP bersama Partai Golkar dan Partai Damai Sejahtera (PDS) mendukung pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono. Sementara Djan Faridz dikabarkan mendukung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) sejak putaran pertama. Padahal, posisi Djan Faridz di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) III merupakan utusan PPP.
Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menyatakan akan membahas secara khusus di rapat internal terkait sikap Djan Faridz. “Jadi dia boleh memberikan dukungannya kepada siapa saja, itu hak dia sebagai kader partai,” kata Suryadharma Ali di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa 7 Agustus 2012.
Hanya, Menteri Agama ini menegaskan, di dalam partai ada aturan main dan semua kader harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. “Dia boleh saja mendukungnya, namun kita ada aturannya,” kata Suryadharma Ali.
Saat ditanya kemungkinan sanksi yang diberikan PPP terhadap Djan Faridz, menurutnya, akan diputuskan dalam rapat internal partai. “Nanti kita rapatkan dulu,” tegas mantan Ketua Umum PB PMII ini.
Akibat perbedaan dukungan tersebut, PPP dikabarkan merekomendasikan kepada Presiden SBY agar memecat Djan Faridz dari jabatan Menpera. Namun, kabar tersebut secara tegas dibantah Suryadharma Ali. “Itu berita bohong, tidak ada permintaan dari DPP PPP untuk menarik saudara Djan Faridz sebagai Menpera. Selain itu, pergantian kursi menteri juga bukan kewenangan ketua parpol. Reshuffle itu kewenangan presiden,” ungkapnya.
Sebelumnya nama Djan Faridz disebut-sebut berada di balik kemenangan pasangan Jokowi-Ahok pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Indikasinya, rumah milik Djan Faridz di Jalan Borobudur dijadikan posko pemenangan Jokowi-Ahok. Tak hanya itu, Djan bersama Hasjim Djojohadikusumo, Prabowo, Edward Suryajaya juga disebut-sebut menggelontorkan dana besar demi kesuksesan Jokowi-Ahok. Setelah menjadi sasaran kecurigaan, Djan Faridz akhirnya buka suara.
Mantan anggota DPD ini menegaskan tidak pernah membiayai pasangan Jokowi-Ahok. Sebagai menteri, dia memastikan tidak terlibat politik, khususnya dalam Pilgub DKI Jakarta. “Pekerjaan saya sebagai menteri banyak. Tidak sempat ngurusi politik,” kata Djan kemarin.
PAN Ancam Kader Pembelot
Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menegaskan komitmennya untuk memenangkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pada putaran kedua mendatang. Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa meminta seluruh kader partai berlambang matahari terbit itu solid untuk memenangkan Foke-Nara. Jika ada kader membelot terhadap keputusan parpol, akan dikenai sanksi.
“Istikamah dengan keputusan untuk mendukung Foke melanjutkan jabatannya di DKI. Seluruh kader harus mematuhi keputusan partai,” kata Hatta.
Sementara itu, Amien Rais menuturkan, Jakarta memiliki beban begitu berat dengan beragam persoalannya. Semua masalah ini harus bisa diselesaikan oleh gubernur mendatang. Tentu saja untuk menuntaskan pekerjaan berat ini membutuhkan orang teruji, berpengalaman, dan kapasitasnya tidak diragukan.
Dengan melihat kondisi Jakarta lima tahun terakhir memang tidak begitu menggembirakan bagi warganya, diperlukan perubahan. “Untuk melakukan perubahan tidak mesti orang baru. Orang lama juga bisa membuat perubahan,” ujar mantan Ketua MPR itu.
(lil)
