Mesin parpol tidak efektif

Sindonews.com - Keberadaan partai politik (parpol) pada Pemilihan Gubernu (Pilgub) DKI Jakarta dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap kemenangan pasangan calon gubernur (cagub). Alasannya, parpol sekadar tiket bagi pasangan cagub untuk bisa maju pada pilkada. Kader parpol belum tentu allout memenangkan pasangan cagub yang diusung.

Peneliti senior The Jakarta Institute Ubaidillah mengatakan, mandulnya mesin politik parpol sudah terjadi di sejumlah pilkada beberapa tahun terakhir. Perolehan suara kandidat kepala daerah bukan berdasarkan parpol pengusung, melainkan kefiguran calon itu sendiri. Begitu juga dengan Pilgub DKI Jakarta 2012. Para cagub diusung oleh sejumlah partai besar yang mendapatkan suara cukup besar pada Pemilu 2009, tidak mendapatkan suara sebanding.

Semisal pasangan cagub Alex Noerdin-Nono Sampono yang diusung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Di DPRD DKI Jakarta, Partai Golkar dan PPP masing-masing memiliki tujuh kursi dan mendapatkan posisi wakil ketua DPRD. Pasangan Alex-Nono memiliki modal 15.16 persen suara, atau 18 kursi di DPRD DKI Jakarta. Namun pada putaran pertama lalu, pasangan cagub ini hanya mendapatkan dukungan sekitar 4,5 persen.

Demikian juga yang dialami pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. Pasangan ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki 18 kursi (17.32 persen). Namun, perolehan pada putaran pertama hanya sekitar 11,5 persen. Adapun pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) yang disokong empat parpol besar dan sejumlah parpol nonparlemen mengantongi modal suara 42,39 persen atau 41 kursi.

Namun pada putaran pertama lalu, pasangan nomor urut 1 ini hanya mendapat 34,5 persen suara. Lebih jauh Ubaidillah mengungkapkan, ketidaksolidan kader dan elite parpol sangat terasa. Elite parpol kerap bersikap dengan kepentingan politik yang pragmatis, dan kurang mengakomodasi keinginan kadernya. Akibatnya, kader parpol memiliki pilihan berseberangan dengan elitnya, sehingga pasangan calon menjadi korban.

“Sistem politik di dalam mesin parpol jadi tidak jalan efektif,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa 31 Juli 2012.

Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto berpendapat, turunnya perolehan suara parpol besar karena publik menghukum parpol tersebut. Hukuman ini disebabkan publik kecewa dengan kinerja parpol itu, setelah sempat diharapkan dapat mewakilkan aspirasi masyarakat tersebut.

Dia mencontohkan, Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu secara nasional tidak lagi mendapatkan suara banyak di Pilgub DKI Jakarta putaran pertama. Pada Pemilu 2004, PKS merupakan partai pemenang di DKI Jakarta dan di Pilkada 2007, kandidat PKS Adang Daradjatun mengalami kekalahan. “Publik menghukum parpol yang sebelumnya diharapkan dapat membela kepentingan mereka, dengan tidak memilihnya lagi di momen politik berikutnya.

Pengamat politik UI Arbi Sanit mengungkapkan, masyarakat sudah mengetahui bagaimana kinerja parpol. Bila pun parpol mengusung pasangan cagub, itu hanya dilakukan oleh elite parpol itu sendiri. Mesin politik di dalam parpol tidak bekerja sesuai dengan sistem diharapkan. “Kemenangan kandidat bukan kemenangan parpol, tapi sebuah pilihan rakyat untuk mendapatkan perubahan di ibukota ini," kata Arbi.

Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat Taufiqurrahman mengklaim sudah bekerja maksimal. Bahkan, partai ini jauh-jauh hari terus menyosialisasikan figur Nachrowi Ramli kepada masyarakat. “Tidak benar kalau dibilang tim dari kami (Partai Demokrat) tidak bekerja maksimal,” tukasnya.

Untuk itulah pada putaran kedua, pihaknya akan lebih memaksimalkan peran kader.