Dukungan PKS terbelah
Rabu, 25 Juli 2012 - 08:31 WIB
Dukungan PKS terbelah
A
A
A
Sindonews.com - Suara kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta terbelah, antara mendukung Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara), atau Joko Widodo- Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).
Jika mengacu pada ideologi, PKS lebih dekat ke Foke-Nara. Namun, sebagian elite PKS belum bisa menerima sikap Foke yang membatalkan komitmen untuk menggandeng Triwisaksana (Sani), Ketua MPW PKS DKI Jakarta. Skenario duet Foke-Sani nyaris terwujud, namun batal beberapa hari menjelang penutupan pendaftaran di KPU DKI Jakarta. Partai Demokrat lebih memilih Adang Ruchiatna sebagai pendamping Foke, namun tidak direstui DPP PDIP.
Akhirnya, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli menjadi pendamping Foke. Selanjutnya, PKS memutuskan mengusung pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini dan hanya memperoleh 11,72 persen suara pada putaran pertama. Nah, massa loyalis PKS tersebut belum menentukan pilihan.
Bendahara DPW PKS DKI Jakarta Nasrullah mengatakan, arah kebijakan politik itu belum dapat di pastikan. Pihaknya masih menunggu hasil penyerapan aspirasi dari kader PKS di tingkat bawah. Sampai saat ini, hasil penyerapan aspirasi itu menunjukkan kader PKS terbelah. Sebagian ingin mendukung Foke-Nara, dan sebagian lainnya memilih Jokowi-Ahok. "Yang jelas, kami tetap menggunakan hak suara dalam berpolitik,” kata Nasrullah di Jakarta, selasa 24 Juli 2012.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebutkan, tingkat kecondongan pilihan dukungan untuk kedua pasangan cagub ini hampir sama. Untuk memastikan seperti apa nanti pilihan akhir itu, PKS tidak terjebak pada sejarah politik dengan kandidat ataupun parpol pendukung, maupun sekat-sekat ideologis.
Dia mencontohkan, koalisi PKS dengan PDI Perjuangan yang memiliki ideologi berbeda sangat mungkin terjadi. Terlebih, dasar koalisi atau dukungan di Pilgub DKI Jakarta ini tidak melihat pada patron koalisi nasional, tapi lebih mengarah pada program kerja yang mendahulukan kepentingan masyarakat Jakarta.
“Bergabung dengan PDIP untuk mendukung Jokowi-Ahok bisa saja terjadi,” terangnya.
Cawagub nomor urut 1 Nachrowi Ramli (Nara) mengungkapkan, dukungan dari PPP hampir pasti dalam genggaman. Hanya saja, rencana deklarasi masih terkendala waktu. “Rencananya Pak SDA (Suryadharma Ali) akan ikut mendeklarasikan, tapi beliau masih menghadapi banyak agenda, jadi tertunda,” kata Nara.
Sampai saat ini, pihaknya terus berkomunikasi dengan beberapa parpol yang duduk di DPRD DKI Jakarta. “Dukungan kepada kami itu membutuhkan waktu untuk menyinergikan hal tertentu,” kata Ketua Badan Musyawarah Betawi ini.
Selain dengan PPP, dia mengklaim bakal mendapat dukungan dari Partai Golkar. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Diharapkan dalam pertemuan itu, purnawirawan TNI AD ini didukung Golkar.
“Pembicaraan dengan Golkar bagaimana menciptakan kesejahteraan untuk warga DKI Jakarta,” tandasnya.
Pengamat politik dari Charta Politika Arya Fernandez mengatakan, PKS dihadapkan pada posisi dilematis. Setidaknya ada tiga alasan PKS tidak menjatuhkan pilihan kepada Foke-Nara. Pertama, catatan historis PKS yang pernah berhadap hadapan dengan Foke dan kemudian PKS mengalami kekalahan. Kedua, visi dan misi yang diusung pasangan cagub PKS Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini menunjukkan kritik terhadap kegagalan kinerja Fauzi.
“Sedangkan yang ketiga, PKS menjadi dilema karena mereka harus menunjukkan konsistensi politik. Karena kalau PKS pada akhirnya mendukung Foke, itu sama saja dengan PKS tidak konsisten dengan misi mereka sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut Arya menjelaskan, jika nanti akhirnya PKS memberikan dukungan untuk Foke-Nara, ketidakkonsistenan akan menjadi bumerang bagi PKS. “Yang mendukung PKS ini masyarakat menengah perkotaan. Kalau PKS tidak konsisten, ya pendukungnya itu akan kesal, kecewa, dan mungkin meninggalkan PKS,” imbuhnya.
Arya mengungkapkan, kalaupun PKS akhirnya memilih memberikan dukungannya kepada Jokowi-Ahok, PKS pun tidak dapat memutuskannya dengan singkat. Hal itu lantaran keputusan PKS yang harus dikeluarkan melalui Majelis Syura PKS. “Jika Hidayat mau memberikan angin kepada Jokowi, itu bisa saja,” katanya.
Jika mengacu pada ideologi, PKS lebih dekat ke Foke-Nara. Namun, sebagian elite PKS belum bisa menerima sikap Foke yang membatalkan komitmen untuk menggandeng Triwisaksana (Sani), Ketua MPW PKS DKI Jakarta. Skenario duet Foke-Sani nyaris terwujud, namun batal beberapa hari menjelang penutupan pendaftaran di KPU DKI Jakarta. Partai Demokrat lebih memilih Adang Ruchiatna sebagai pendamping Foke, namun tidak direstui DPP PDIP.
Akhirnya, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli menjadi pendamping Foke. Selanjutnya, PKS memutuskan mengusung pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini dan hanya memperoleh 11,72 persen suara pada putaran pertama. Nah, massa loyalis PKS tersebut belum menentukan pilihan.
Bendahara DPW PKS DKI Jakarta Nasrullah mengatakan, arah kebijakan politik itu belum dapat di pastikan. Pihaknya masih menunggu hasil penyerapan aspirasi dari kader PKS di tingkat bawah. Sampai saat ini, hasil penyerapan aspirasi itu menunjukkan kader PKS terbelah. Sebagian ingin mendukung Foke-Nara, dan sebagian lainnya memilih Jokowi-Ahok. "Yang jelas, kami tetap menggunakan hak suara dalam berpolitik,” kata Nasrullah di Jakarta, selasa 24 Juli 2012.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebutkan, tingkat kecondongan pilihan dukungan untuk kedua pasangan cagub ini hampir sama. Untuk memastikan seperti apa nanti pilihan akhir itu, PKS tidak terjebak pada sejarah politik dengan kandidat ataupun parpol pendukung, maupun sekat-sekat ideologis.
Dia mencontohkan, koalisi PKS dengan PDI Perjuangan yang memiliki ideologi berbeda sangat mungkin terjadi. Terlebih, dasar koalisi atau dukungan di Pilgub DKI Jakarta ini tidak melihat pada patron koalisi nasional, tapi lebih mengarah pada program kerja yang mendahulukan kepentingan masyarakat Jakarta.
“Bergabung dengan PDIP untuk mendukung Jokowi-Ahok bisa saja terjadi,” terangnya.
Cawagub nomor urut 1 Nachrowi Ramli (Nara) mengungkapkan, dukungan dari PPP hampir pasti dalam genggaman. Hanya saja, rencana deklarasi masih terkendala waktu. “Rencananya Pak SDA (Suryadharma Ali) akan ikut mendeklarasikan, tapi beliau masih menghadapi banyak agenda, jadi tertunda,” kata Nara.
Sampai saat ini, pihaknya terus berkomunikasi dengan beberapa parpol yang duduk di DPRD DKI Jakarta. “Dukungan kepada kami itu membutuhkan waktu untuk menyinergikan hal tertentu,” kata Ketua Badan Musyawarah Betawi ini.
Selain dengan PPP, dia mengklaim bakal mendapat dukungan dari Partai Golkar. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Diharapkan dalam pertemuan itu, purnawirawan TNI AD ini didukung Golkar.
“Pembicaraan dengan Golkar bagaimana menciptakan kesejahteraan untuk warga DKI Jakarta,” tandasnya.
Pengamat politik dari Charta Politika Arya Fernandez mengatakan, PKS dihadapkan pada posisi dilematis. Setidaknya ada tiga alasan PKS tidak menjatuhkan pilihan kepada Foke-Nara. Pertama, catatan historis PKS yang pernah berhadap hadapan dengan Foke dan kemudian PKS mengalami kekalahan. Kedua, visi dan misi yang diusung pasangan cagub PKS Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini menunjukkan kritik terhadap kegagalan kinerja Fauzi.
“Sedangkan yang ketiga, PKS menjadi dilema karena mereka harus menunjukkan konsistensi politik. Karena kalau PKS pada akhirnya mendukung Foke, itu sama saja dengan PKS tidak konsisten dengan misi mereka sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut Arya menjelaskan, jika nanti akhirnya PKS memberikan dukungan untuk Foke-Nara, ketidakkonsistenan akan menjadi bumerang bagi PKS. “Yang mendukung PKS ini masyarakat menengah perkotaan. Kalau PKS tidak konsisten, ya pendukungnya itu akan kesal, kecewa, dan mungkin meninggalkan PKS,” imbuhnya.
Arya mengungkapkan, kalaupun PKS akhirnya memilih memberikan dukungannya kepada Jokowi-Ahok, PKS pun tidak dapat memutuskannya dengan singkat. Hal itu lantaran keputusan PKS yang harus dikeluarkan melalui Majelis Syura PKS. “Jika Hidayat mau memberikan angin kepada Jokowi, itu bisa saja,” katanya.
(lil)
