Sikap PKS tunggu keputusan resmi KPU DKI
Rabu, 18 Juli 2012 - 08:46 WIB
Sikap PKS tunggu keputusan resmi KPU DKI
A
A
A
Sindonews.com - Menghadapi putaran kedua Pilkada DKI yang akan digelar pada 20 September mendatang, PKS diprediksi bersikap netral. Asumsi keputusan pilihan ini disebabkan ideologi PKS sebagai partai berasaskan Islam.
Peneliti Political Research Institute for Democracy (PRIDe) Indonesia Agus Herta Sumarto menjelaskan, kandidat yang diusung PKS Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini hampir bisa dipastikan kandas di putaran pertama. Dari hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei, pasangan ini hanya mendapatkan suara sekitar 11%.
"PKS tidak mungkin akan berkoalisi dengan PDIP sebagai partai nasionalis pengusung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Begitu juga kemungkinan berkoalisi dengan pasangan cagub incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli," kata Agus Herta Sumarto di Wisma Kodel seusai diskusi tentang Polemik Lembaga Survei Pilkada DKI Jakarta, kemarin.
Selama kampanye di putaran pertama, pasangan kandidat PKS ini mengemukakan visimisi yang berseberangan terhadap calon incumbent sehingga keputusan untuk berkoalisi akan sulit didapatkan. "Potensi keputusan terbesar PKS ini adalah abstain," ujarnya.
Bila PKS memutuskan berkoalisi, sambung Agus,akan dicap publik maupun kadernya sebagai partai oportunis dan pragmatis. Padahal sikap itu akan menimbulkan opini publik yang menganggap partai mencari keuntungan.
Didik J Rachbini yang hadir dalam diskusi tersebut menyatakan, dia akan tetap menggunakan hak pilih. Dia akan menjatuhkan pilihan kepada pemimpin yang memberikan perubahan di Jakarta.
"Selama ini tidak ada perubahan di Jakarta. Ketimpangan sosial kemasyarakatan sangat signifikan. Pelayanan publik begitu buruk," ujarnya.
Ketua Tim Sukses Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini Triwisaksana mengatakan, keputusan koalisi PKS untuk bergabung ke salah satu kandidat akan diputuskan setelah ada keputusan resmi di KPU DKI Jakarta.
Dalam pengambilan kebijakan untuk koalisi ini salah satu faktor penentunya adalah aspirasi kader partai. "Kader merupakan aset dari partai. Kami menunggu keinginan kader ke mana nantinya," ujar Triwisaksana.
Peneliti Political Research Institute for Democracy (PRIDe) Indonesia Agus Herta Sumarto menjelaskan, kandidat yang diusung PKS Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini hampir bisa dipastikan kandas di putaran pertama. Dari hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei, pasangan ini hanya mendapatkan suara sekitar 11%.
"PKS tidak mungkin akan berkoalisi dengan PDIP sebagai partai nasionalis pengusung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Begitu juga kemungkinan berkoalisi dengan pasangan cagub incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli," kata Agus Herta Sumarto di Wisma Kodel seusai diskusi tentang Polemik Lembaga Survei Pilkada DKI Jakarta, kemarin.
Selama kampanye di putaran pertama, pasangan kandidat PKS ini mengemukakan visimisi yang berseberangan terhadap calon incumbent sehingga keputusan untuk berkoalisi akan sulit didapatkan. "Potensi keputusan terbesar PKS ini adalah abstain," ujarnya.
Bila PKS memutuskan berkoalisi, sambung Agus,akan dicap publik maupun kadernya sebagai partai oportunis dan pragmatis. Padahal sikap itu akan menimbulkan opini publik yang menganggap partai mencari keuntungan.
Didik J Rachbini yang hadir dalam diskusi tersebut menyatakan, dia akan tetap menggunakan hak pilih. Dia akan menjatuhkan pilihan kepada pemimpin yang memberikan perubahan di Jakarta.
"Selama ini tidak ada perubahan di Jakarta. Ketimpangan sosial kemasyarakatan sangat signifikan. Pelayanan publik begitu buruk," ujarnya.
Ketua Tim Sukses Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini Triwisaksana mengatakan, keputusan koalisi PKS untuk bergabung ke salah satu kandidat akan diputuskan setelah ada keputusan resmi di KPU DKI Jakarta.
Dalam pengambilan kebijakan untuk koalisi ini salah satu faktor penentunya adalah aspirasi kader partai. "Kader merupakan aset dari partai. Kami menunggu keinginan kader ke mana nantinya," ujar Triwisaksana.
(san)
