Korupsi bulog Jabar ditarget selesai September
Selasa, 17 Juli 2012 - 09:34 WIB
Korupsi bulog Jabar ditarget selesai September
A
A
A
Sindonews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menargetkan penyidikan kasus dugaan korupsi di Bulog Divisi Regional Jawa Barat selesai September 2012.
”Kami targetkan akhir September tahun ini bisa selesai dan dipimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Itu pun jika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tuntas menghitung total kerugian negara,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bandung Rinaldi Umar di ruang kerjanya, kemarin.
Menurut Rinaldi, kasus dugaan korupsi yang disinyalir merugikan negara Rp5 miliar lebih itu kini masih dalam tahap penyidikan. Untuk jumlah pastinya kerugian negara yang dialami, penyidik tengah berkoordinasi dengan BPKP.
”Modus kasus tersebut mengenai pemotongan harga beras raskin, sehingga sisa uang pemotongan tersebut masuk ke kantong pribadi,” ungkap Rinaldi. Perkara tersebut telah menyeret dua tersangka, yakni pejabat Bulog Sub-Regional Jabar berinisal NS dan M.
Berdasarkan keterangan Rinaldi, Kejari Bandung telah menerima pengembalian uang yang diduga sebagai kerugian negara.
”Sudah ada sebanyak Rp107 juta itu dari saksi, dan penerima uang dari anggaran beras jatah untuk warga miskin (raskin). Ya, saksi merasa menerima uang, tapi uangnya tidak jelas dari mana.Kemudian mereka kembalikan. Tapi untuk tersangkannya belum mengembalikan,” ungkap Rinaldi.
Peristiwa tindak pidana korupsi ini terjadi pada 2008 hingga 2010. Dari penyaluran beras raskin tersebut, dananya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Modus operasi dua tersangka tersebut yaitu tersangka NS selaku pengguna anggaran dan M, memotong biaya operasional dengan besarran variatif untuk kepentingan pribadi.
Pada Mei lalu, bersamaan dengan penetapan dua pejabat Bulog, Kejari Bandung juga menyidik kasus dugaan korupsi pembangunan gedung perpustakaan daerah Jawa Barat.
Lain halnya dengan kasus Bulog, kasus yang menyeret mantan Kepala Perpustakaan berinisial NSK serta EG selaku kontraktor pelaksana ini masih dalam koordinasi dengan ahli bangunan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
”Kami targetkan akhir September tahun ini bisa selesai dan dipimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Itu pun jika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tuntas menghitung total kerugian negara,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bandung Rinaldi Umar di ruang kerjanya, kemarin.
Menurut Rinaldi, kasus dugaan korupsi yang disinyalir merugikan negara Rp5 miliar lebih itu kini masih dalam tahap penyidikan. Untuk jumlah pastinya kerugian negara yang dialami, penyidik tengah berkoordinasi dengan BPKP.
”Modus kasus tersebut mengenai pemotongan harga beras raskin, sehingga sisa uang pemotongan tersebut masuk ke kantong pribadi,” ungkap Rinaldi. Perkara tersebut telah menyeret dua tersangka, yakni pejabat Bulog Sub-Regional Jabar berinisal NS dan M.
Berdasarkan keterangan Rinaldi, Kejari Bandung telah menerima pengembalian uang yang diduga sebagai kerugian negara.
”Sudah ada sebanyak Rp107 juta itu dari saksi, dan penerima uang dari anggaran beras jatah untuk warga miskin (raskin). Ya, saksi merasa menerima uang, tapi uangnya tidak jelas dari mana.Kemudian mereka kembalikan. Tapi untuk tersangkannya belum mengembalikan,” ungkap Rinaldi.
Peristiwa tindak pidana korupsi ini terjadi pada 2008 hingga 2010. Dari penyaluran beras raskin tersebut, dananya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Modus operasi dua tersangka tersebut yaitu tersangka NS selaku pengguna anggaran dan M, memotong biaya operasional dengan besarran variatif untuk kepentingan pribadi.
Pada Mei lalu, bersamaan dengan penetapan dua pejabat Bulog, Kejari Bandung juga menyidik kasus dugaan korupsi pembangunan gedung perpustakaan daerah Jawa Barat.
Lain halnya dengan kasus Bulog, kasus yang menyeret mantan Kepala Perpustakaan berinisial NSK serta EG selaku kontraktor pelaksana ini masih dalam koordinasi dengan ahli bangunan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
(lns)
