Pemeriksaan cabup Bangkalan butuh dokter independen

Sindonews.com - Tahapan pemeriksaan kesehatan Pilkada Bangkalan, mendapat sorotan serius dari kalangan partai politik. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan dokter independen agar tidak ada kepentingan politik.

Wakil Ketua DPC Partai Hanura Bangkalan Nanang Hidayat menyatakan, dibutuhkan semangat transparan dalam tahapan pemeriksaan kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati. Itu penting, karena akan menjadi tolak ukur Pilkada bersih dan demokratis.

"Ya, paling tidak dokter yang memeriksa adalah dari luar. Jangan sampai dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat, karena takut ada kepentingan dan intervensi," ujar Nanang menjelaskan kepada wartawan, Selasa (10/7/2012).

Nanang menjelaskan, sebenarnya dirinya masih belum yakin kalau pihak RSA Ratu Ibu yang melakukan pemeriksaan. Sebab, selain diragukan profesionalismenya, dikhawatrikan tidak berdaya bila menghadapi intervensi dari berbagai pihak.

Untuk itu, dia mendesak dalam tahapan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sejak 12-20 Juli nanti, harus ditangani secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran. Bila itu tidak dilakukan, akan bisa berimbas dan menjadi persoalan di kemudian hari.

"Kalau tidak ada tim dokter independen, ketakutan dan kekhawatiran kami adalah akan menjadi masalah nanti," paparnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sekretaris DPC PKNU Bangkalan Muzakki. Dia menyatakan, ada kesan yang membelenggu bakal calon terkait dengan tahap pemeriksaan kesehatan. Selain karena persoalan tim dokter, dia mempertanyakan tahapan pemeriksaan yang dilakukan sebelum masa pendaftaran.

"Nantinya, kalau ada calon yang menyusul tapi tidak menjalani pemeriksaan bisa gugur. Ini persoalan utama," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Direktur RSA Ratu Ibu Bangkalan Ahmad Azis menyatakan, untuk persoalan dokter independen dari luar tidak bisa dilakukan. Sebab, terbentur dengan persoalan izin praktik dari dokter yang bersangkutan. Menurutnya, tidak semua dokter bisa didatangkan, karena terikat dengan aturan dan kode etik.

"Soal kenapa dilakukan sebelum pendaftaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) yang berhak menjelaskan. Yang pasti, kami siap menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan," ucapnya.