Mendagri soroti kinerja DPRD Sumut
Selasa, 10 Juli 2012 - 09:06 WIB
Mendagri soroti kinerja DPRD Sumut
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tampak terkejut saat mengetahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) belum melahirkan satu produk legislasi pun, meski 2012 sudah berjalan setengah tahun.
“Kalau memang belum ada melahirkan produk, saya harapkan dengan gedung baru ini, DPRD bisa melahirkan produk legislasi. Saya harap ada motivasi untuk perbaikan kinerja,” katanya seusai meresmikan Gedung Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin 9 Juli 2012.
Menurut dia, dibandingkan gedung dewan lainnya di Indonesia, Gedung DPRD Sumut cukup megah. Karena itu, dia meminta dewan lebih proaktif mendengar suara rakyat dalam menyampaikan aspirasi berbagai persoalan di daerah ini.
“Termasuk suara-suara rakyat yang sedang berunjuk rasa di depan gerbang DPRD Sumut itu.Tuntutan mereka menjadi pekerjaan rumah untuk disahuti. Saya akan bicarakan masalah ini kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan menteri-menteri terkait. Bagaimana pun harus dicari solusinya, tanpa merusak aset negara,” ujar Gamawan.
Gedung DPRD Sumut yang dibiayai dengan uang rakyat Sumut tersebut selain menjadi kebanggaan, harus juga memberikan jawaban terhadap persoalan- persoalan yang disampaikan rakyat.
“Semua persoalan pasti ada cara penyelesaiannya dan harus diwujudkan dengan aksi. Bukan hanya katakata. Untuk kepentingan rakyat, harus mendengar suara rakyat,” lanjutnya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) ini mengingatkan, DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting. Artinya, dalam membuat peraturan daerah jangan pula bertentangan dengan undangundang (UU).
Menyusun anggaran dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mestinya diperhatikan agar lebih besar belanja publik dari belanja aparatur. Selanjutnya, fungsi pengawasan harus benar-benar berjalan maksimal. Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun berkeyakinan Gedung baru ini dapat lebih mendorong kinerja anggota Dewan dalam menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Saya kira masukan Mendagri sangat baik untuk perbaikan kinerja,” katanya.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho berharap dengan gedung yang lebih representatif, DPRD lebih proaktif dan aspiratif dalam melaksanakan tugas dalam bingkai harmonisasi keberagaman.
“Mendagri mengakui dari sekian provinsi di Indonesia yang dikunjungi, Gedung DPRD Sumut yang terbaik dan termegah. Kita harus bersyukur dengan cara meningkatkan kinerja mengemban aspirasi rakyat,” harapnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan menyebutkan, gedung baru ini merupakan pengembangan gedung lama yang hanya berkapasitas untuk 85 orang anggota Dewan dan dinilai tidak representatif. Sebab, jumlah anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 bertambah menjadi 100 orang.
“Gedung baru ini terdapat penambahan ruang komisi dan ruang rapat, serta ruang rapat yang lebih representatif. Di mana, pembangunannya dilaksanakan dengan tahun jamak dari APBD Provinisi Sumut sebesar Rp185 miliar lebih,” tandasnya.
“Kalau memang belum ada melahirkan produk, saya harapkan dengan gedung baru ini, DPRD bisa melahirkan produk legislasi. Saya harap ada motivasi untuk perbaikan kinerja,” katanya seusai meresmikan Gedung Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin 9 Juli 2012.
Menurut dia, dibandingkan gedung dewan lainnya di Indonesia, Gedung DPRD Sumut cukup megah. Karena itu, dia meminta dewan lebih proaktif mendengar suara rakyat dalam menyampaikan aspirasi berbagai persoalan di daerah ini.
“Termasuk suara-suara rakyat yang sedang berunjuk rasa di depan gerbang DPRD Sumut itu.Tuntutan mereka menjadi pekerjaan rumah untuk disahuti. Saya akan bicarakan masalah ini kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan menteri-menteri terkait. Bagaimana pun harus dicari solusinya, tanpa merusak aset negara,” ujar Gamawan.
Gedung DPRD Sumut yang dibiayai dengan uang rakyat Sumut tersebut selain menjadi kebanggaan, harus juga memberikan jawaban terhadap persoalan- persoalan yang disampaikan rakyat.
“Semua persoalan pasti ada cara penyelesaiannya dan harus diwujudkan dengan aksi. Bukan hanya katakata. Untuk kepentingan rakyat, harus mendengar suara rakyat,” lanjutnya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) ini mengingatkan, DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting. Artinya, dalam membuat peraturan daerah jangan pula bertentangan dengan undangundang (UU).
Menyusun anggaran dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mestinya diperhatikan agar lebih besar belanja publik dari belanja aparatur. Selanjutnya, fungsi pengawasan harus benar-benar berjalan maksimal. Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun berkeyakinan Gedung baru ini dapat lebih mendorong kinerja anggota Dewan dalam menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Saya kira masukan Mendagri sangat baik untuk perbaikan kinerja,” katanya.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho berharap dengan gedung yang lebih representatif, DPRD lebih proaktif dan aspiratif dalam melaksanakan tugas dalam bingkai harmonisasi keberagaman.
“Mendagri mengakui dari sekian provinsi di Indonesia yang dikunjungi, Gedung DPRD Sumut yang terbaik dan termegah. Kita harus bersyukur dengan cara meningkatkan kinerja mengemban aspirasi rakyat,” harapnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan menyebutkan, gedung baru ini merupakan pengembangan gedung lama yang hanya berkapasitas untuk 85 orang anggota Dewan dan dinilai tidak representatif. Sebab, jumlah anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 bertambah menjadi 100 orang.
“Gedung baru ini terdapat penambahan ruang komisi dan ruang rapat, serta ruang rapat yang lebih representatif. Di mana, pembangunannya dilaksanakan dengan tahun jamak dari APBD Provinisi Sumut sebesar Rp185 miliar lebih,” tandasnya.
(azh)
