Warga Somba derita gizi buruk
Minggu, 08 Juli 2012 - 23:10 WIB
Warga Somba derita gizi buruk
A
A
A
Sindonews.com - Melany (3), warga Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, menderita gizi buruk. Kini, Melany, sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Daeng Radja Bulukumba.
Orangtua Melany, Ramlah, mengungkapkan anak pertama itu menderita penyakit gizi buruk sejak dilahirkan. Hanya saja, pihaknya melakukan pengobatan baik melalui Puskesmas maupun pengobatan tradisional lainya. "Dia (Melany) tidak bisa diimunisasi karena berat badan menurun,” ucap Ramlah, saat ditemui di RSUD Bulukumba, Minggu (8/7/2012).
Diakui Ramlah, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, anaknya tersebut susah disembuhkan. Sebab, menderita inspeksi paru-paru yang menular sehingga diprediksi hanya bertahan hingga beberapa hari kedepan. “Tinggal sedikit tidak terkena inspeksi. Saya tidak tahu mau berobat dimana lagi,” ujarnya.
Dia menambahkan, dengan keterbatasan biaya pengobatan juga menjadi penyebab sehingga pihaknya tidak bisa membelikan obat untuk kesembuhan anaknya. Apalagi, dia hanya bekerja sebagai tukang bangunan. “Saya menetap di Selayar, tetapi karena anak kami sakit terpaksa pulang kesini,” terangnya.
Ramlah berharap kepada Pemkab Bulukumba memberikan bantuan berupa obat dan nutrisi seperti susu dan makanan. “Kami berharap ada perhatian. Apalagi, penghasilan saya sebagai petani cukup terbatas sehingga pemerintah harus membantu,” harap Ramlah.
Kepala Bidang Penanganan Gisi Buruk Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba Rivai mengemukakan, semua penderita gizi buruk mendapat pelayanan kesehatn gratis dan pengobatannya dikontrol hingga sembuh. Bukan hanya obat yang diberikan, tapi nutrisi dan vitamin juga digratiskan.
“Akan diberikan pelayanan yang maksimal. Sebab, ini sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan memberikan nutrisi bagi penderita gizi buruk,” kata Rivai, dihubungi via ponselnya.
Aktivis Peduli Kesehatan Bulukumba Hermayanto mengungkapkan, pihaknya sangat prihatin dengan masih adanya anak yang mengalami kekurangan gizi buruk di daerah ini. Bahkan, dia menilai usaha perbaikan gizi buruk (UPGK) yang dirancang oleh pemerintah tidak berjalan maksimal dalam proses pelaksananya. “Ini bisa dilihat dari adanya anak yang masih terkena gizi buruk,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah harus bertanggung jawab atas kejadian ini, karena program UPGK sudah jelas ada dalam program kerja Dinas Kesehatan dan lintas sektoral yakni Badan Koordinasi Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) Bulukumba.
Hanya saja, belum terlaksana dengan baik. Dalam Undang-Undang (UU) nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sangat jelas adalah kesehatan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan bagi warga.
Orangtua Melany, Ramlah, mengungkapkan anak pertama itu menderita penyakit gizi buruk sejak dilahirkan. Hanya saja, pihaknya melakukan pengobatan baik melalui Puskesmas maupun pengobatan tradisional lainya. "Dia (Melany) tidak bisa diimunisasi karena berat badan menurun,” ucap Ramlah, saat ditemui di RSUD Bulukumba, Minggu (8/7/2012).
Diakui Ramlah, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, anaknya tersebut susah disembuhkan. Sebab, menderita inspeksi paru-paru yang menular sehingga diprediksi hanya bertahan hingga beberapa hari kedepan. “Tinggal sedikit tidak terkena inspeksi. Saya tidak tahu mau berobat dimana lagi,” ujarnya.
Dia menambahkan, dengan keterbatasan biaya pengobatan juga menjadi penyebab sehingga pihaknya tidak bisa membelikan obat untuk kesembuhan anaknya. Apalagi, dia hanya bekerja sebagai tukang bangunan. “Saya menetap di Selayar, tetapi karena anak kami sakit terpaksa pulang kesini,” terangnya.
Ramlah berharap kepada Pemkab Bulukumba memberikan bantuan berupa obat dan nutrisi seperti susu dan makanan. “Kami berharap ada perhatian. Apalagi, penghasilan saya sebagai petani cukup terbatas sehingga pemerintah harus membantu,” harap Ramlah.
Kepala Bidang Penanganan Gisi Buruk Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba Rivai mengemukakan, semua penderita gizi buruk mendapat pelayanan kesehatn gratis dan pengobatannya dikontrol hingga sembuh. Bukan hanya obat yang diberikan, tapi nutrisi dan vitamin juga digratiskan.
“Akan diberikan pelayanan yang maksimal. Sebab, ini sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan memberikan nutrisi bagi penderita gizi buruk,” kata Rivai, dihubungi via ponselnya.
Aktivis Peduli Kesehatan Bulukumba Hermayanto mengungkapkan, pihaknya sangat prihatin dengan masih adanya anak yang mengalami kekurangan gizi buruk di daerah ini. Bahkan, dia menilai usaha perbaikan gizi buruk (UPGK) yang dirancang oleh pemerintah tidak berjalan maksimal dalam proses pelaksananya. “Ini bisa dilihat dari adanya anak yang masih terkena gizi buruk,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah harus bertanggung jawab atas kejadian ini, karena program UPGK sudah jelas ada dalam program kerja Dinas Kesehatan dan lintas sektoral yakni Badan Koordinasi Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) Bulukumba.
Hanya saja, belum terlaksana dengan baik. Dalam Undang-Undang (UU) nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sangat jelas adalah kesehatan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan bagi warga.
(hyk)
