Didik minta Pilgub DKI tak diundur
Minggu, 27 Mei 2012 - 05:04 WIB
Didik minta Pilgub DKI tak diundur
A
A
A
Sindonews.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, pasangan Hidayat Nur Wahid, Didik J Rachbini menuding, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta bekerja serampangan dan tidak profesional. Hal itu terbukti dengan banyaknya temuan Daftar Pemilih Sementara fiktif.
"KPUD ini bekerja secara tidak profesional. Kalau di negara lain, data-data mereka semua sudah rapih, sehingga tidak harus menunggu lama untuk merampungkan semua data," ujar Didik saat ditemui di Apartemen Park Royale, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu 26 Mei 2012.
Lebih jauh, Didik mengaku kecewa dengan hasil kerja dari pengurus KPUD tersebut. Berdasarkan temuan Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) dikatakan, ditemukan sedikitnya 900 ribu hingga 1,4 juta pemilih fiktif. Kekecewaan itu sendiri, lanjut Didik, juga berdasarkan hasil temuan timnya yang telah terjun langsung ke lapangan.
"Saya dengan Bang Hidayat kecewa berat dengan DPS ini di lapangan. Saya juga telah melihat dan dapat laporan serta data-datanya yang ternyata masih banyak meyimpang," tukasnya.
Kendati begitu, Didik mengaku tidak mau temuan itu justru malah mengakibatkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada 11 Juli 2012 mendatang diundur. "Saya tidak mau kalau sampai ini diundur. Kita sudah lelah mengurus ini, pokoknya ini tetap harus berjalan," tegasnya.
Didik pun mengancam, jika KPUD tidak dapat menyelesaikan polemik ini, mereka harus memperbolehkan warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih untuk dapat ikut dalam pemilihan.
"Pokoknya, warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih, tapi mempunyai KTP dan terdaftar dalam kartu keluarga, saya akan menuntut agar mereka bisa ikut dalam pemilihan," tandasnya. (san)
"KPUD ini bekerja secara tidak profesional. Kalau di negara lain, data-data mereka semua sudah rapih, sehingga tidak harus menunggu lama untuk merampungkan semua data," ujar Didik saat ditemui di Apartemen Park Royale, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu 26 Mei 2012.
Lebih jauh, Didik mengaku kecewa dengan hasil kerja dari pengurus KPUD tersebut. Berdasarkan temuan Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) dikatakan, ditemukan sedikitnya 900 ribu hingga 1,4 juta pemilih fiktif. Kekecewaan itu sendiri, lanjut Didik, juga berdasarkan hasil temuan timnya yang telah terjun langsung ke lapangan.
"Saya dengan Bang Hidayat kecewa berat dengan DPS ini di lapangan. Saya juga telah melihat dan dapat laporan serta data-datanya yang ternyata masih banyak meyimpang," tukasnya.
Kendati begitu, Didik mengaku tidak mau temuan itu justru malah mengakibatkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada 11 Juli 2012 mendatang diundur. "Saya tidak mau kalau sampai ini diundur. Kita sudah lelah mengurus ini, pokoknya ini tetap harus berjalan," tegasnya.
Didik pun mengancam, jika KPUD tidak dapat menyelesaikan polemik ini, mereka harus memperbolehkan warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih untuk dapat ikut dalam pemilihan.
"Pokoknya, warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih, tapi mempunyai KTP dan terdaftar dalam kartu keluarga, saya akan menuntut agar mereka bisa ikut dalam pemilihan," tandasnya. (san)
()
