Komisi IV temukan data fiktif DAK

Sindonews.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone menemukan data sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 yang diduga fiktif.

Dugaan data fiktif tersebut terungkap saat Komisi IV menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Bone kemarin. Anggota Komisi IV DPRD Bone Darwis mengatakan,data yang diduga fiktif itu ditemukan setelah anggota Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke beberapa kecamatan untuk meng-cross check kebenaran data sekolah penerima DAK yang laporkan Dinas Pendidikan (Disdik) Bone.

Di Kecamatan Kajuara, ungkap Darwis, terdapat sekitar 25 sekolah dalam daftar penerima DAK. Namun kenyataannya tidak ada sekolah yang menerima dana dari APBN tersebut. Disdik beralasan 25 sekolah itu tak dapat DAK pendidikan karena telah menerima dana dari bantuan sosial (bansos).

“Tapi setelah dicek, di bansos juga tidak dapat. Karenanya, data tersebut diduga fiktif,” kata Darwis.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengemukakan, Komisi IV meminta Disdik Bone segera memvalidasi ulang semua data sekolah penerima DAK secara obyektif. Sebab ada sekolah yang mendapat lebih dari satu pos anggaran, selain menerima DAK,juga bansos. Sementara,ada sekolah yang sama sekali tidak menerima kedua dana tersebut meski kondisi fisik bangunan rusak berat.

Sementara itu,Wakil Ketua Komisi IV Andi Darwis mengatakan, dalam tahun anggaran 2012,Pemkab Bone mendapat bantuan dana untuk merehabilitasi ruang kelas yang dikategorikan rusak berat. Ada tiga sumber dana untuk rehab sekolah baik SD dan SMP yang rusak berat. Khusus untuk DAK dialokasikan melalui Disdik Bone sebesar Rp6.191.100.000. Bantuan sosial (bansos) untuk rehabilitasi ruang kelas Rp46.038.190.000. Sedangkan dari Dana Infrastruktur Daerah (DID) Rp11.025.000.000.

Menurut dia,jumlah SD yang menerima dana rehab dari pos Bansos sebanyak 131 unit dan dari DAK sebanyak 54 SD. Sementara jumlah SMP penerima DAK sebanyak 70 unit. “Dana yang dialokasikan untuk rehab sekolah sangat besar.Kami akan melakukan pengawasan ketat,” kata Andi Darwis.

Kepala Dinas Pendidikan, Tas-win Arifin mengatakan, yang mengetahui kebenaran data tersebut hanya kepala sekolah. Pasalnya, kepala sekolah yang me-ngusulkan lewat Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Kepala Bidang SD tidak tahu, itu data benar atau tidak.Yang tahu itu kepala UPTD,” kilah Taswin.(azh)