Guru honorer swasta di Aceh unjuk rasa
Guru honorer swasta di Aceh unjuk rasa
A
A
A
Sindonews.com - Dianggap diskriminatif terhadap guru honorer swasta, ratusan perempuan yang berprofesi sebagai guru honor di instansi swasta berunjukrasa di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Massa menuntut agar DPRA mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan-RB) mencabut Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2010.
Guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Swasta Aceh (IGSA) itu menilai peraturan pemerintah tersebut diskriminatif. Pasalnya, dalam peraturan hanya guru honor di instansi pemerintah yang dilakukan pengangkatan menjadi PNS.
"Gaji saya hanya Rp50 ribu perbulan, jangankan memenuhi kebutuhan keluarga memenuhi kebutuhan hidup saja susah," ujar salah seorang pengunjukrasa.
Elvinar, salah seorang orator menyatakan mereka menuntut agar DPRA mendesak pemerintah pusat agar mengeluarkan peraturan baru. Selain itu, mencabut PP Menpan No 5 tahun 2010.
"Kami meminta DPRA agar mengalokasikan tunjangan untuk guru honor swasta yang selama ini belum pernah ada," ujarnya.
Para guru juga meminta DPRA agar membuat peraturan tentang jaminan kesehatan pada guru honor swasta, serta melalui DPRA agar segera mendekaak pemeritah pusat memperjelas status Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Cut Amelia, Sekretaris IGSA menyatakan, PP telah menyebabkan kesenjangan antar sesama guru walau telah menempuh pendidikan yang sama. Sejak PP dikeluarkan para guru honor yang bekerja diinstansi swasta, membentuk organisasi menentang PP.
"Dulu guru honor sama semua tidak ada swasta tidak ada negeri, sekarang guru honor negeri menjadi anak emas," tegasnya.
Ia menambahkan di Banda Aceh, jumlah guru honor swasta mencapai ribuan dari PAUD sampai SMU. Guru honor swasta tidak mendapat Jamsostek, tunjangan fungsional, bahkan seragam. "Kami butuh SK Dinas," kata Amelia.
Sidik Fahmi, anggota DPRA yang menemui massa berjanji akan memenuhi tuntutan. Ia akan menyampaikan lembar tuntuntan ke pimpinan.
"Nanti sepuluh orang utusan menemui saya, saya sangat maklum nasib ibu-ibu semua karena saya juga guru," ujar Sidik mendinginkan emosi massa.(azh)
Guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Swasta Aceh (IGSA) itu menilai peraturan pemerintah tersebut diskriminatif. Pasalnya, dalam peraturan hanya guru honor di instansi pemerintah yang dilakukan pengangkatan menjadi PNS.
"Gaji saya hanya Rp50 ribu perbulan, jangankan memenuhi kebutuhan keluarga memenuhi kebutuhan hidup saja susah," ujar salah seorang pengunjukrasa.
Elvinar, salah seorang orator menyatakan mereka menuntut agar DPRA mendesak pemerintah pusat agar mengeluarkan peraturan baru. Selain itu, mencabut PP Menpan No 5 tahun 2010.
"Kami meminta DPRA agar mengalokasikan tunjangan untuk guru honor swasta yang selama ini belum pernah ada," ujarnya.
Para guru juga meminta DPRA agar membuat peraturan tentang jaminan kesehatan pada guru honor swasta, serta melalui DPRA agar segera mendekaak pemeritah pusat memperjelas status Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Cut Amelia, Sekretaris IGSA menyatakan, PP telah menyebabkan kesenjangan antar sesama guru walau telah menempuh pendidikan yang sama. Sejak PP dikeluarkan para guru honor yang bekerja diinstansi swasta, membentuk organisasi menentang PP.
"Dulu guru honor sama semua tidak ada swasta tidak ada negeri, sekarang guru honor negeri menjadi anak emas," tegasnya.
Ia menambahkan di Banda Aceh, jumlah guru honor swasta mencapai ribuan dari PAUD sampai SMU. Guru honor swasta tidak mendapat Jamsostek, tunjangan fungsional, bahkan seragam. "Kami butuh SK Dinas," kata Amelia.
Sidik Fahmi, anggota DPRA yang menemui massa berjanji akan memenuhi tuntutan. Ia akan menyampaikan lembar tuntuntan ke pimpinan.
"Nanti sepuluh orang utusan menemui saya, saya sangat maklum nasib ibu-ibu semua karena saya juga guru," ujar Sidik mendinginkan emosi massa.(azh)
()
Explore More