Korban lumpur tetap tolak tinggalkan tanggul

Sindonews.com - Korban lumpur yang sudah lebih dari tiga pekan menduduki tanggul lumpur titik 25, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong menolak hengkang dari tanggul. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kejelasan pembayaran pelunasan jual beli aset mereka.

Penolakan korban lumpur tersebut diungkapkan saat hearing dengan Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo. Mereka mengaku akan bertahan di tanggul sampai ada kejelasan pelunasan aset mereka.

Salah satu perwakilan korban lumpur, Sunarto mengatakan warga tidak akan meninggalkan tanggul titik 25 sebelum ada kejelasan pelunasan pembayaran.

"Meski Minarak sudah menyatakan siap dana Rp400 miliar tapi sampai saat ini belum diterima warga," tandas Sunarto menjelaskan kepada wartawan, Rabu (9/5/2012).

Korban lumpur asal Renokenongo, Kecamatan Porong itu mengaku selain dana Rp400 miliar yang belum ditangan warga. Sejauh ini belum ada kejelasan terkait sisa sekitar Rp500 miliar yang akan dibicarakan Juni nanti, karena Nirwan Bakrie berjanji akan datang lagi ke Sidoarjo.

Dalam hearing yang dihadiri Asisten III Pemprov Jatim Eddy Purwinanto, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Deputy Operasional BPLS Sufyan Hadi, Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki, Pansus Lumpur memfasilitasi agar ada titik temu terkait pendudukan tanggul.

"Kita sudah berupaya agar warga mau meninggalkan tanggul lumpur, tapi tidak mau sebelum ada kejelasan pelunasan," ujar Ketua Pansus Lumpur, Emir Firdaus.

Tidak ada keputusan yang berarti dalam pertemuan tersebut, sebab warga tidak mau pindah dari tanggul titik 25. Padahal, jika BPLS tidak bisa memperkuat tanggul dan membuang lumpur ke Sungai Porong dikhawatirkan akan jebol. Imbasnya, rel KA dan Jalan Raya Porong akan terendam lumpur.

"Kita khawatir jika aktivitas penanganan lumpur terhenti lama, akan membuat tanggul jebol," ujar Sufyan Hadi.(azh)